JAKARTA | Atisinews.com – Babak baru pemberantasan korupsi di Indonesia semakin dekat. DPR RI bersama pemerintah akhirnya menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset untuk dibawa ke Rapat Paripurna. Kesepakatan yang dicapai Komisi III DPR RI bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026), menjadi momentum penting dalam perjuangan mengembalikan aset hasil tindak pidana. Publik kini menanti, apakah regulasi yang telah lama menjadi sorotan tersebut benar-benar akan segera disahkan?
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman bersama delapan fraksi menyatakan persetujuan agar RUU tersebut melangkah ke pembahasan tingkat II. Naskah RUU juga telah ditandatangani setelah pembahasan tingkat pertama diselesaikan. Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan dihadiri perwakilan pemerintah, termasuk Wakil Menteri Hukum Eddy OS Hiariej. Kesepakatan ini menjadi sinyal kuat bahwa pembahasan regulasi perampasan aset memasuki tahap penentuan.
Bukan sekadar aturan biasa, RUU Perampasan Aset diproyeksikan menjadi salah satu instrumen penting untuk mengejar dan mengembalikan kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana. Panitia Kerja (Panja) telah membahas 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), terdiri atas 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru. Pembahasan tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari penelusuran hingga pengelolaan aset hasil perampasan.
Salah satu ketentuan yang paling menyita perhatian adalah mekanisme perampasan aset tanpa menunggu putusan pidana terhadap pelaku dalam kondisi tertentu. Ketentuan ini berpotensi memperkuat upaya negara menyelamatkan aset yang berkaitan dengan tindak pidana, termasuk ketika pelaku meninggal dunia, melarikan diri, atau tidak dapat dituntut karena keadaan yang diatur undang-undang. Namun, mekanisme tersebut bukan berarti negara bebas mengambil harta seseorang. Prosedur hukum, pembuktian, dan pemeriksaan pengadilan tetap menjadi bagian penting yang harus dijamin.
Di balik harapan besar tersebut, muncul satu pertanyaan mendasar: bagaimana memastikan kewenangan perampasan aset tidak berubah menjadi alat penyalahgunaan kekuasaan? DPR dan pemerintah harus menjamin perlindungan terhadap pemilik harta yang sah, pihak ketiga beritikad baik, serta masyarakat yang tidak terbukti terlibat tindak pidana. Transparansi, pengawasan aparat, dan mekanisme keberatan menjadi kunci agar regulasi ini tidak membuka celah pemerasan maupun tindakan sewenang-wenang.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memimpin proses pengambilan keputusan tingkat pertama, sementara Habiburokhman mengungkapkan perkembangan pembahasan di Komisi III. Pemerintah melalui Wakil Menteri Hukum Eddy OS Hiariej juga menyetujui agar RUU tersebut dibawa ke tahap selanjutnya. Rapat Paripurna DPR RI dijadwalkan pada Kamis (19/11/2026) untuk mengambil keputusan tingkat II. Artinya, persetujuan pembahasan tingkat pertama belum otomatis menjadikan RUU ini sebagai undang-undang.
Kini, bola berada di tangan DPR dan pemerintah. Masyarakat menunggu bukti bahwa regulasi ini benar-benar mampu mempersempit ruang gerak korupsi, mengembalikan kekayaan negara, dan memberikan keadilan. Jangan sampai aturan yang diharapkan menjadi senjata melawan koruptor justru menjadi ancaman bagi hak warga negara. Pengesahan hanyalah awal; keberanian menegakkan hukum secara adil, transparan, dan tanpa tebang pilih adalah ujian sesungguhnya.***













