BOGOR | Atisinews.com – Peta politik nasional memasuki babak baru. Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah ketua umum partai politik dan jajaran menteri Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026) sore. Pertemuan tertutup tersebut berlangsung di tengah proses pengisian jabatan Wakil Presiden setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri. Pertanyaan besar pun muncul: siapa sosok yang bakal mendampingi Prabowo hingga akhir masa pemerintahan 2029?
Sejumlah tokoh politik yang hadir antara lain Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, serta jajaran pimpinan partai lainnya. Pertemuan yang berlangsung sekitar pukul 16.00 WIB itu menjadi bagian penting komunikasi Presiden dengan kekuatan politik pendukung pemerintah. Wakil Ketua Umum Gerindra Habiburokhman juga membenarkan bahwa agenda tersebut berkaitan dengan pengisian jabatan Wakil Presiden.
Menariknya, Cak Imin sebelumnya mengungkapkan bahwa undangan Presiden memuat dua agenda, yakni penganugerahan tanda kehormatan Bintang Jasa bagi pihak yang berjasa dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan serta rapat khusus bersama para ketua umum partai dan menteri. Namun, ketika ditanya apakah rapat tersebut membahas pengganti Gibran, Cak Imin mengaku belum mengetahui secara pasti materi pembicaraannya.
Di balik pertemuan tersebut, kewenangan Presiden menjadi faktor penentu. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sebelumnya menjelaskan bahwa Prabowo dapat berkonsultasi dengan partai-partai koalisi untuk memperoleh masukan. Namun, Presiden memiliki kewenangan mengajukan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR sesuai mekanisme konstitusi.
Persaingan nama kandidat pun mulai menjadi perbincangan politik. Sejumlah usulan personal bermunculan, termasuk nama Cak Imin yang sempat disebut oleh kader PKB. Namun, Fraksi PKB menegaskan usulan tersebut merupakan aspirasi pribadi, bukan keputusan resmi partai. Karena itu, belum ada dasar untuk menyimpulkan bahwa satu nama tertentu telah memperoleh dukungan final dari koalisi.
Sementara itu, Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan bahwa Presiden diminta mengajukan dua nama calon Wakil Presiden. Setelah surat permintaan diterima, Presiden memiliki waktu paling lama 14 hari untuk menyampaikan kedua kandidat. MPR juga menjadwalkan sidang paripurna pemilihan dan pelantikan Wakil Presiden pengganti pada 2 Desember 2026. Tahapan tersebut akan menjadi penentu akhir proses pengisian jabatan.
Kini, publik menunggu langkah Prabowo berikutnya. Apakah Presiden akan memilih figur yang kuat secara politik, berpengalaman dalam pemerintahan, atau sosok yang mampu memperkuat persatuan nasional? Pertemuan di Istana Bogor telah membuka babak konsultasi politik, tetapi nama pengganti Gibran dan keputusan akhirnya masih harus menunggu pengumuman serta proses konstitusional.(*)
