Home / NATIONAL

Selasa, 17 November 2026 - 19:37 WIB

DPR Bidik Penghapusan Fotokopi KTP, NIK Jadi Identitas Tunggal

JAKARTA |Atisinews.com – Praktik meminta fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) dalam berbagai urusan pelayanan publik mulai menjadi sorotan serius DPR RI. Melalui pembahasan Rancangan Undang-Undang Administrasi Kependudukan (RUU Adminduk), Komisi II DPR mendorong perubahan mendasar: menghentikan ketergantungan terhadap fotokopi dokumen kependudukan dan menjadikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas tunggal nasional. Jika kebijakan ini disahkan, pola pelayanan administrasi masyarakat berpotensi mengalami perubahan besar.

Persoalan tersebut mengemuka dalam rapat kerja tingkat I Komisi II DPR RI bersama pemerintah dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026). Ketua Panitia Kerja RUU Adminduk, Aria Bima, menilai sistem administrasi kependudukan perlu diperbarui agar masyarakat tidak terus dibebani persyaratan dokumen yang seharusnya dapat diverifikasi melalui sistem data terintegrasi. Rencana ini sekaligus menjadi ujian bagi pemerintah dalam membangun pelayanan publik yang lebih sederhana dan efisien.

Sorotan DPR bukan tanpa alasan. Dalam praktiknya, masyarakat masih kerap diminta menyerahkan fotokopi KTP untuk mengakses layanan perbankan maupun berbagai keperluan administrasi lainnya. Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, bahkan menyinggung pengalaman anggota dewan yang masih diminta fotokopi KTP ketika mengurus layanan perbankan, meskipun data kependudukannya telah tersedia di Dukcapil. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mendasar: untuk apa negara membangun sistem data kependudukan digital jika masyarakat masih harus berulang kali menyerahkan salinan identitas?

Baca Juga  Prabowo Tiba di Jakarta Usai KTT BRICS 2026

Melalui RUU Adminduk, NIK diarahkan menjadi identitas tunggal yang dapat digunakan lintas sektor, mulai dari pelayanan pemerintah, perbankan, hingga berbagai layanan swasta. Sistem verifikasi diharapkan memanfaatkan teknologi biometrik, seperti pengenalan wajah dan sidik jari. Namun, DPR juga menyoroti pentingnya perangkat pembaca digital agar larangan meminta fotokopi dan tangkapan layar dokumen kependudukan dapat diterapkan secara nyata, bukan sekadar menjadi norma dalam undang-undang.

Di sinilah tantangan terbesar pemerintah. Menghapus kewajiban fotokopi KTP tanpa menyediakan sistem verifikasi yang mudah diakses justru berisiko memindahkan beban administrasi kepada masyarakat. Instansi pemerintah, perusahaan swasta, hingga pelaku usaha kecil harus memiliki kesiapan teknologi dan prosedur yang jelas. Jika tidak, kebijakan yang dimaksudkan untuk menyederhanakan pelayanan justru berpotensi menciptakan hambatan baru, terutama bagi masyarakat di daerah yang belum memiliki infrastruktur digital memadai.

Baca Juga  Transformasi Satpam Jadi VIP Protection, Tren Baru Pengamanan Elite di Indonesia

RUU Adminduk juga diarahkan untuk memperkuat integrasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), Identitas Kependudukan Digital (IKD), pelayanan jemput bola, identitas resmi anak, serta perlindungan data pribadi. Karena NIK akan menjadi kunci penghubung berbagai layanan, keamanan informasi warga harus menjadi prioritas. Pemerintah perlu menjamin pembatasan akses, pengawasan penggunaan data, mekanisme pengaduan, dan pertanggungjawaban apabila terjadi penyalahgunaan atau kebocoran data.

Meski demikian, larangan fotokopi KTP dan penerapan NIK sebagai identitas tunggal masih merupakan bagian dari pembahasan RUU, bukan ketentuan yang sudah berlaku. DPR dan pemerintah kini menghadapi pekerjaan besar: memastikan modernisasi administrasi tidak hanya mempermudah lembaga penyelenggara, tetapi benar-benar melindungi hak masyarakat. Sebab, keberhasilan reformasi kependudukan tidak cukup diukur dari hilangnya fotokopi KTP, melainkan dari kemampuan negara menghadirkan pelayanan yang cepat, aman, transparan, dan dapat dijangkau seluruh warga Indonesia.(*)

Share :

Baca Juga

NATIONAL

Nama Dasco Menguat di Bursa Cawapres, Figur Konsensus Jadi Sorotan Politik

NATIONAL

Tak Kenal Suyudi, Prabowo Justru Pilih Jadi Kapolri: Ada Suara dari Atas!

NATIONAL

Prabowo Kumpulkan Bos Parpol, Siapa Bakal Duduki Kursi Wapres?

NATIONAL

Pamit ke Setwapres, Gibran Titip Pesan: Lanjutkan Pengabdian untuk Rakyat

CELEBRITY NEWS - ENTERTAINMENT

Tegur Pramono! Prabowo Terkejut Pelaku Pemasang Iklan Bundaran HI Kader Gerindra

NATIONAL

GEGER! Gibran Dikabarkan Mundur dari Kursi Wapres

NATIONAL

Gibran Pilih Jalur Hukum, Prabowo Turun Tangan Beri Arahan: Polemik Pendidikan Memasuki Babak Baru

NATIONAL

Politik Memanas! Gibran Sampaikan Niat Mundur ke Prabowo