JAKARTA|ATISI NEWS — Video yang menarasikan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid dijemput paksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Bandara Soekarno-Hatta dipastikan tidak benar. KPK membantah klaim tersebut pada 20–21 Oktober 2026. Hasil penelusuran, menunjukkan bahwa rekaman itu bukan peristiwa penangkapan oleh penyidik KPK.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa video yang beredar di media sosial tidak berkaitan dengan tindakan jemput paksa. Rekaman tersebut memperlihatkan Nusron dikawal sejumlah orang saat keluar dari gedung. Namun, peristiwa itu merupakan momen setelah kegiatan di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada 21 September 2026, bukan penangkapan di bandara.
Meski video tersebut keliru, sorotan terhadap Nusron muncul karena ia dua kali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan KPK sebagai saksi. Pemeriksaan pertama dijadwalkan pada Rabu, 7 Oktober 2026, sedangkan pemanggilan berikutnya pada Kamis, 15 Oktober 2026. KPK menyatakan alasan ketidakhadiran akan dianalisis sebelum penyidik menentukan langkah lanjutan.
Perhatian publik juga tertuju pada perjalanan Nusron ke luar negeri. Direktorat Jenderal Imigrasi mengonfirmasi bahwa ia berangkat ke Singapura melalui Batam dan kemudian melanjutkan perjalanan ke Malaysia untuk kegiatan kedinasan. Menurut laporan awak media, Nusron berangkat pada 14 Oktober dan kembali ke Indonesia melalui Pelabuhan Batam Center pada 17 Oktober 2026.
KPK menyatakan penyidik masih mempertimbangkan pemanggilan ulang, termasuk kemungkinan menerbitkan surat perintah membawa sesuai ketentuan dan hasil evaluasi penyidik. Keterangan Nusron dinilai penting untuk memperjelas perkara dugaan suap pengurusan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hingga informasi yang dikutip dalam laporan tersebut diterbitkan, KPK belum mengonfirmasi adanya tindakan jemput paksa terhadap Nusron.
Perlu ditegaskan, status sebagai saksi dan ketidakhadiran dalam pemeriksaan tidak dengan sendirinya membuktikan seseorang melakukan tindak pidana. Karena itu, pemberitaan harus membedakan fakta perjalanan, proses pemanggilan, dan klaim penangkapan yang telah dibantah. Klarifikasi dari KPK dan Imigrasi menjadi dasar penting agar masyarakat tidak menyebarkan video dengan narasi yang menyesatkan. (*)
