JAKARTA | ATISI NEWS — Penggeledahan Pondok Pesantren Hamalatul Quran di Sukoharjo, Jawa Tengah, memicu perhatian publik. Keluhan mengenai prosedur penggeledahan dan dampaknya terhadap para santri kini menjadi perhatian pengawasan internal Polri. Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri akan mendalami persoalan tersebut untuk memastikan setiap tindakan kepolisian dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan hukum.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, di Jakarta, Minggu (1/11/2026), menegaskan bahwa kritik masyarakat tidak boleh diabaikan. Ia menyebut masukan publik sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki pelaksanaan tugas kepolisian. “Kami memandangnya sebagai bahan perbaikan dan evaluasi. Pendalaman tersebut diperlukan untuk memastikan setiap tahapan tindakan kepolisian dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Isir.
Peristiwa tersebut bermula dari penggeledahan pada Selasa (27/10/2026), yang berkaitan dengan penyidikan kasus pembakaran, ancaman, dan perusakan warung makan di Desa Parangjoro, Kabupaten Sukoharjo, pada 12 September 2026. Berdasarkan keterangan kepolisian, penyidik telah mengamankan seorang tersangka berinisial S dan mencari seorang lainnya berinisial I yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Namun, pengembangan penyidikan tetap harus berjalan sesuai prosedur dan tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan hak pihak-pihak yang berada di lokasi.
Sorotan masyarakat turut mengarah pada perlindungan santri perempuan serta penanganan barang-barang yang dibawa saat penggeledahan. Menurut keterangan Polri, Polda Jawa Tengah melibatkan Polisi Wanita (Polwan) dan berkoordinasi dengan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sukoharjo. Para santri kemudian dipulangkan kepada orang tua atau wali masing-masing. Pada Sabtu (31/10/2026), sejumlah barang juga telah dikembalikan kepada kuasa hukum, sedangkan barang lain akan ditangani sesuai ketentuan berdasarkan hasil pemeriksaan inventarisasi.
Langkah pendalaman Propam menjadi penting untuk menjawab keluhan yang berkembang sekaligus memastikan apakah seluruh tahapan penggeledahan telah dilaksanakan sesuai aturan. Pemeriksaan yang objektif dibutuhkan agar persoalan ini tidak berhenti pada pernyataan atau polemik di ruang publik. Hasilnya harus menjadi dasar untuk menentukan tindak lanjut yang tepat, apabila ditemukan kekeliruan atau pelanggaran prosedur.
Di tengah situasi tersebut, Polri menyatakan telah menjalin komunikasi dengan tokoh agama setempat dan pengurus Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki guna mendengarkan aspirasi serta meredakan ketegangan. Isir menegaskan bahwa proses hukum tidak dimaksudkan untuk memberikan stigma kepada lembaga pendidikan Islam. “Polri menghormati pesantren sebagai lembaga yang membina akhlak dan keilmuan umat. Penegakan hukum tersebut tentu bukan untuk memberikan stigma,” tegasnya.
Kini, publik menanti tindak lanjut pengawasan internal Polri atas keluhan tersebut. Penegakan hukum yang kuat harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak warga, perlindungan anak dan perempuan, serta keterbukaan terhadap evaluasi. Bagi institusi penegak hukum, kepercayaan masyarakat bukan hanya dibangun melalui pengungkapan perkara, tetapi juga melalui cara hukum dijalankan secara profesional, proporsional, dan akuntabel. (*)
