SUKOHARJO | Atisinews.com – Pelarian buronan kasus pembakaran dan perusakan Warung Mi dan Babi Tepi Sawah di Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, akhirnya berakhir. Polisi menangkap pria berinisial I yang sebelumnya masuk daftar pencarian orang (DPO), di wilayah Kota Solo, Jumat (6/11/2026). Penangkapan ini membuka babak baru pengungkapan kasus yang sempat menyita perhatian publik.
Bukan sekadar menangkap seorang buronan, penyidik kini mengungkap dugaan peran penting I dalam perkara tersebut. Kapolres Sukoharjo AKBP Indra Maulana Saputra menyampaikan bahwa berdasarkan pemeriksaan sementara, I diduga menjadi pihak yang mengajak sejumlah orang, termasuk tersangka S, untuk melakukan pembakaran dan perusakan warung pada Sabtu (12/9/2026). Polisi masih mendalami peran masing-masing orang yang terlibat.
Penangkapan I berlangsung di wilayah Solo ketika yang bersangkutan sedang bersama keluarganya. Petugas melakukan pengamanan tanpa perlawanan. Setelah diamankan, tersangka dibawa untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Polda Jawa Tengah. Polisi juga menyebut keluarga tersangka mendapatkan pendampingan petugas selama proses penangkapan.
Fakta lain yang menjadi perhatian adalah latar belakang I sebagai mantan narapidana tindak pidana terorisme (eks napiter). Berdasarkan data kepolisian, I pernah terlibat dalam kasus penyerangan Polsek Pasar Kliwon, Surakarta, pada 2015. Meski demikian, riwayat hukum tersebut tidak boleh dijadikan satu-satunya dasar untuk menyimpulkan kesalahan dalam perkara pembakaran warung yang kini sedang diproses.
Sebelumnya, polisi telah menangkap tersangka S pada 19 Oktober 2026. Dengan tertangkapnya I, sedikitnya dua orang telah diamankan dalam perkara tersebut. Penyidik juga masih mengusut dugaan pengancaman menggunakan senjata tajam serta membuka kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat. Sementara itu, motif dan rangkaian peristiwa secara utuh masih memerlukan pembuktian lebih lanjut.
Namun, perkara ini tidak hanya menyangkut pengungkapan pembakaran tempat usaha. Pelaksanaan penggeledahan di Pondok Pesantren Hamalatul Quran pada 27 Oktober 2026 sebelumnya juga memunculkan polemik dan keluhan di tengah masyarakat. Karena itu, tindak lanjut atas keberatan tersebut perlu dilakukan secara transparan dan profesional. Pengungkapan tindak pidana dan evaluasi prosedur penggeledahan merupakan dua hal yang sama-sama penting dalam penegakan hukum.
Kini, publik menunggu keberanian dan ketegasan aparat untuk menuntaskan perkara hingga terang, mengungkap seluruh pihak yang benar-benar bertanggung jawab, serta memastikan tidak ada hak masyarakat yang diabaikan. Penegakan hukum harus berdiri di atas bukti, bukan tekanan maupun prasangka. Semua pihak yang diperiksa tetap memiliki hak atas asas praduga tak bersalah sampai adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.(*)
