JAKARTA |Atisinews.com – Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto semakin mengguncang institusi Polri. Setelah empat perwira tinggi ditetapkan sebagai tersangka, kini perhatian publik tertuju kepada seorang Brigadir Jenderal (Brigjen) berinisial TK yang diduga memiliki peran penting dalam operasi pengawasan atau surveillance.
Identitas Brigjen TK mulai mendapat titik terang. Berdasarkan informasi yang dihimpun bahwa sosok tersebut diduga bernama Muhammad Tedjo Kusumo, mantan pejabat di lingkungan Densus 88 Antiteror Polri. Ia disebut pernah menjabat Direktur Penindakan dan Direktur Intelijen Densus 88. Namun, Mabes Polri belum mengonfirmasi nama lengkap maupun jabatan terkininya secara resmi.
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengungkap dugaan peran TK dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Dalam pemaparannya, tersangka Irjen Ahrie Sonta diduga memerintahkan Brigjen TK melakukan surveillance setelah menerima rangkaian perintah terkait operasi penyadapan. Artinya, peran TK kini menjadi salah satu bagian penting yang sedang didalami penyidik.
Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir memastikan TK merupakan anggota Polri aktif berpangkat Brigjen. Ia sedang menjalani pemeriksaan Biro Wabprof Divisi Propam Polri terkait dugaan pelanggaran profesi. Keterangannya juga didalami dalam penyidikan pidana yang melibatkan empat tersangka sebelumnya. Hingga saat ini, TK belum diumumkan sebagai tersangka baru.
Fakta lain yang tak kalah menghebohkan, Kapolri memaparkan dugaan bahwa sasaran penyadapan dalam perkara tersebut tidak hanya Presiden Prabowo, tetapi juga lingkar Istana, kementerian, lembaga, anggota DPR, tokoh politik, gubernur, kapolda, KPK, kejaksaan, internal Polri, organisasi masyarakat, aktivis hingga mahasiswa. Daftar tersebut merupakan materi penyidikan dan tidak berarti seluruh pihak yang disebut terlibat tindak pidana.
Pengusutan juga mengarah pada dugaan penghapusan rekaman suara, catatan aktivitas penyadapan atau log, serta pembubaran grup WhatsApp yang diduga digunakan untuk komunikasi operasi. Kapolri menyebut perkara ini terungkap setelah muncul kecurigaan personel bagian monitoring terhadap perintah penghapusan tersebut. Komisi III DPR pun mendesak agar seluruh aktor dan tujuan operasi dibongkar tanpa pandang bulu.
Kini publik menunggu jawaban atas sejumlah pertanyaan besar: siapa sebenarnya Brigjen TK, sejauh mana keterlibatannya, siapa yang menentukan sasaran pengawasan, dan untuk kepentingan siapa hasil operasi tersebut digunakan? Kasus ini bukan sekadar ujian bagi Polri, melainkan juga ujian serius bagi supremasi hukum dan perlindungan hak warga negara. Semua dugaan harus dibuktikan melalui proses hukum yang transparan, independen, dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.(*)
