JAKARTA | Atisinews.com – Wacana pelibatan warga nonmuslim dalam pelayanan jemaah haji Indonesia memunculkan perbedaan penekanan antara Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kementerian Haji dan Umrah. MUI menegaskan petugas yang menangani ibadah harus beragama Islam, sedangkan Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menjelaskan bahwa warga nonmuslim dapat dilibatkan dalam pekerjaan teknis yang tidak berkaitan langsung dengan pelaksanaan ibadah.
Wakil Ketua Umum MUI, KH M Cholil Nafis, menyampaikan pandangannya pada Senin (2/11/2026). Ia menilai keterlibatan warga nonmuslim masih dimungkinkan dalam ekosistem pelayanan haji, tetapi harus dibatasi pada pekerjaan lapangan dan teknis, bukan pembimbingan atau pelayanan ibadah. “Petugas lapangan boleh, tapi bukan petugas ibadah,” tegas Cholil sebagaimana dikutip dari laman resmi MUI.
Dari sisi pemerintah, Dahnil menjelaskan pada Selasa (3/11/2026) bahwa petugas nonmuslim telah terlibat dalam sejumlah pekerjaan pendukung penyelenggaraan haji. Tugas tersebut antara lain berada di embarkasi dan debarkasi, termasuk pelayanan teknis di wilayah seperti Sulawesi Utara, Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Menurutnya, pelayanan jemaah berlangsung sejak keberangkatan dari Indonesia hingga kembali ke Tanah Air.
Dahnil menyebut tenaga medis, perawat, teknisi, dan personel pendukung lainnya sebagai contoh pekerjaan yang dapat dilakukan tanpa mengambil peran dalam pelaksanaan ritual haji. Ia menilai pelibatan masyarakat lintas agama merupakan bentuk gotong royong dan kerja sama kemanusiaan. Gagasan itu sebelumnya disampaikan saat kunjungan ke Manado, Sulawesi Utara, pada Jumat (30/10/2026), dengan tujuan memperkuat toleransi dan kebinekaan.
Di sisi lain, Cholil menekankan bahwa umat Islam sebaiknya diprioritaskan selama sumber daya manusia yang memenuhi persyaratan masih tersedia. Menurutnya, haji merupakan ibadah khusus bagi umat Islam sehingga tugas yang berkaitan langsung dengan pelaksanaannya perlu mengikuti ketentuan agama. Dengan demikian, pokok perbedaan penekanan bukan semata-mata soal toleransi, melainkan juga batas peran petugas dan pemisahan yang jelas antara layanan teknis dengan pelayanan ibadah.
Hingga pemberitaan ini disusun, penjelasan Dahnil berfokus pada pekerjaan pendukung nonibadah, sedangkan MUI menegaskan batas keterlibatan nonmuslim dalam tugas keagamaan. Karena itu, rincian mengenai posisi yang dapat diisi, kriteria seleksi, serta mekanisme penugasannya perlu merujuk pada ketentuan resmi Kementerian Haji dan Umrah. Kejelasan aturan tersebut penting agar pelayanan jemaah berjalan efektif, tidak menimbulkan salah tafsir, serta tetap menghormati ketentuan ibadah dan prinsip kerukunan antarumat beragama. (*)
