JAKARTA|Atisinews.com – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memilih menghadapi polemik yang berkembang melalui jalur hukum. Langkah tersebut diambil setelah dirinya mendapat sejumlah arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto, termasuk menyiapkan seluruh dokumen pendidikan sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi.
Arahan Presiden itu disampaikan Gibran saat memberikan keterangan pers di depan Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026) sore. Ia mengungkapkan, pertemuannya dengan Prabowo menjadi momentum untuk membahas dinamika yang belakangan berkembang sekaligus mendapatkan masukan mengenai langkah yang perlu ditempuh.
“Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN, dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1,” kata Gibran.
Tak hanya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Presiden juga menyarankan Gibran berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terkait pengajuan peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung (MA).
“Dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA,” lanjutnya.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa Gibran ingin persoalan yang berkembang diselesaikan melalui mekanisme hukum, bukan melalui polemik politik yang terus berlarut-larut. Ia menegaskan tetap menghormati kritik, saran, dan aspirasi masyarakat yang disampaikan terkait persoalan tersebut.
“Saya menghormati seluruh aspirasi, kritik, dan saran dari masyarakat terkait dinamika yang terjadi saat ini. Saya tidak ingin dinamika yang terjadi saat ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan,” tegasnya.
Di tengah sorotan publik, Gibran juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo telah memberikan banyak nasihat dan pertimbangan. Bahkan, ia menyebut hubungan keduanya sudah seperti ayah dan anak.
“Pak Presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri. Beliau memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini,” ungkap Gibran.
Kini, perhatian publik tertuju pada langkah hukum yang akan ditempuh, kelengkapan dokumen pendidikan yang akan dihadirkan, serta perkembangan proses hukum di lembaga terkait. Publik tentu berharap persoalan ini memperoleh kejelasan melalui mekanisme hukum yang berlaku, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.***
