JAKARTA |Atisinews.com – Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan 10 mantan Kapolri di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (8/11/2026), menjadi sorotan publik. Pasalnya, pertemuan para jenderal purnawirawan polisi tersebut berlangsung ketika kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden dan sejumlah tokoh masih menjadi perhatian nasional.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa persoalan penyadapan ilegal turut disinggung dalam pertemuan tersebut. Pernyataan itu disampaikan Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026). Ia membenarkan adanya pembahasan, meskipun menurut informasi yang diterimanya, persoalan itu hanya menjadi salah satu bagian dari agenda pertemuan. “Yang saya dengar memang ada sedikit pembahasan soal itu, soal penyadapan ilegal yang kemudian kita sama-sama tahu pada saat ini sudah ditangani oleh aparat penegak hukum,” ujar Dasco.
Namun, ada hal penting dari pengakuan Dasco. Ia menyatakan tidak menghadiri pertemuan tersebut. Artinya, keterangannya mengenai pembahasan penyadapan bukan berdasarkan pengalaman langsung di dalam forum, melainkan informasi yang ia dengar. Dasco juga belum dapat memastikan apakah Prabowo memberikan perhatian khusus terhadap perkara tersebut.
Pertemuan itu tidak hanya membahas persoalan penyadapan. Menurut Dasco, Prabowo juga memaparkan visi dan misi pemerintah untuk memajukan Indonesia, menggerakkan perekonomian nasional, serta meminta dukungan para mantan Kapolri. Sementara itu, keterangan Sekretariat Presiden menyebut pertemuan tersebut sebagai ajang silaturahmi dan pertukaran pandangan mengenai berbagai persoalan, termasuk kondisi internal Polri.
Sepuluh mantan Kapolri yang hadir yakni Roesmanhadi, Roesdihardjo, Suroyo Bimantoro, Da’i Bachtiar, Sutanto, Bambang Hendarso Danuri, Timur Pradopo, Sutarman, Badrodin Haiti, dan Tito Karnavian. Pertemuan tersebut turut dihadiri Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Sorotan terhadap pertemuan Hambalang semakin besar karena Bareskrim Polri sebelumnya mengumumkan penetapan empat orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal. Mereka adalah mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Penyidik menduga perkara tersebut berkaitan dengan penggunaan sistem penyadapan tanpa prosedur hukum yang semestinya. Seluruh dugaan dan keterlibatan masing-masing pihak tetap harus diuji melalui proses hukum.
Di tengah perkara yang menyita perhatian tersebut, transparansi penegakan hukum menjadi hal penting. Publik membutuhkan penjelasan yang terang mengenai siapa yang memerintahkan, siapa yang melaksanakan, sasaran penyadapan, serta apakah prosedur dan kewenangan hukum telah dilanggar. Proses penyidikan juga harus memberikan ruang bagi para pihak untuk menyampaikan pembelaan dan menghormati asas praduga tak bersalah.
Pertemuan Prabowo dengan 10 mantan Kapolri pun menyisakan perhatian publik terhadap masa depan institusi Polri dan pengusutan kasus penyadapan ilegal. Yang ditunggu bukan sekadar pertemuan para tokoh, melainkan hasil penegakan hukum yang terbuka, profesional, dan tidak tebang pilih. Sebab, jika dugaan penyadapan tanpa dasar hukum terbukti, persoalannya bukan hanya menyangkut individu, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.(*)
