JAKARTA | Atisinews.com – Tiga persoalan berbeda menyeret nama penyanyi Betrand Putra Onsu menjadi sorotan publik. Mulai dari dugaan penyalahgunaan email pribadi, somasi terhadap pegawai berinisial AW terkait transparansi dana YouTube yang diperkirakan mencapai Rp50 juta, hingga perkembangan penyidikan perkara dugaan kekerasan seksual. Ketiga isu tersebut diungkapkan pihak manajemen dan kuasa hukum Betrand dalam konferensi pers di Brickfields Restaurant, MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Senin (2/11/2026). Namun, setiap persoalan memiliki jalur hukum berbeda dan belum semuanya dapat disimpulkan tanpa pemeriksaan serta pembuktian lebih lanjut.
Dugaan email diretas, privasi Betrand dipertanyakan. Kuasa hukum Timothy Ezra Simanjuntak menyampaikan bahwa pihak keluarga telah melaporkan dugaan penyalahgunaan akses email pribadi Betrand kepada kepolisian. Menurut pihak kuasa hukum, dugaan akses tanpa izin tersebut berkaitan dengan beredarnya sejumlah foto dan video di media sosial. Mereka juga menduga keterlibatan seseorang dari lingkungan terdekat Betrand. Meski demikian, siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana akses tersebut diduga terjadi harus dibuktikan melalui penyelidikan serta alat bukti yang sah. Dugaan itu tidak dapat dianggap sebagai fakta sebelum ada hasil resmi dari aparat penegak hukum.
Dana YouTube Rp50 juta jadi persoalan, pegawai berinisial AW disomasi. Persoalan kedua menyangkut permintaan transparansi pengelolaan dana PayPal yang dikaitkan dengan pendapatan kanal YouTube Betrand selama Mei hingga September 2026. Pihak kuasa hukum memperkirakan nilai dana yang dipersoalkan mencapai Rp50 juta. Somasi dilayangkan kepada AW setelah komunikasi sebelumnya dinilai belum memberikan penjelasan yang memadai. Langkah tersebut ditujukan untuk meminta klarifikasi dan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana. Namun, somasi bukan putusan pengadilan dan tidak otomatis membuktikan adanya penggelapan atau tindak pidana. Keterangan AW serta dokumen transaksi diperlukan agar persoalan ini dapat dinilai secara berimbang.
Penyidikan dugaan kekerasan seksual menjadi sorotan tersendiri. Dalam konferensi pers yang sama, Ezra menegaskan bahwa proses penyidikan tidak otomatis membuktikan seseorang bersalah ataupun dengan sendirinya menunjukkan bahwa orang tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka. Ia menyebut pihak Betrand akan kooperatif mengikuti proses hukum, termasuk menghadapi agenda pemeriksaan saksi dan rencana menghadirkan saksi tambahan yang diharapkan dapat memberikan keterangan meringankan. Pihak pelapor dan kepolisian tetap perlu memperoleh ruang untuk menyampaikan keterangan sesuai proses hukum. Status perkara, perkembangan pemeriksaan, dan hasil pembuktian harus merujuk pada informasi resmi yang dapat diverifikasi.
Kuasa hukum minta publik tidak menghakimi lebih awal. Ezra mengingatkan bahwa informasi yang beredar di media sosial perlu disaring dengan cermat. “Kami mengimbau rekan-rekan media dan seluruh masyarakat untuk lebih bijak dalam menyaring informasi, serta mengedepankan asas praduga tak bersalah,” ujarnya. Pernyataan itu menjadi penegasan bahwa dugaan peretasan email, sengketa transparansi dana digital, dan penyidikan perkara dugaan kekerasan seksual harus diperlakukan sebagai persoalan yang berbeda. Untuk menjaga keberimbangan, konfirmasi kepada AW, pihak pelapor, serta kepolisian perlu terus diupayakan. Pada akhirnya, fakta yang terverifikasi dan proses hukum yang sah harus menjadi dasar penilaian, bukan spekulasi maupun tekanan opini publik.(*)
