JAKARTA|Atisinews.com – Presiden Prabowo Subianto membuka peluang melakukan perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih menjelang dua tahun pemerintahan. Wacana tersebut mengemuka setelah Prabowo menegaskan bahwa evaluasi terhadap para pembantunya dilakukan secara terus-menerus.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam program Presiden Prabowo Menjawab, Rabu, 16 September 2026, dalam dialog bersama sejumlah jurnalis senior, pimpinan media nasional, dan pakar di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam dialog tersebut, Prabowo ditanya mengenai kemungkinan evaluasi besar-besaran kabinet menjelang dua tahun pemerintahannya.
Prabowo mengatakan setiap anggota kabinet telah memiliki waktu untuk membuktikan kemampuan dalam menjalankan tugas. Ia juga menggambarkan kabinet seperti sebuah kesebelasan sepak bola yang memiliki pemain inti, striker, dan pemain cadangan. Menurut dia, penataan kabinet dapat dilakukan untuk menempatkan orang yang tepat pada posisi yang sesuai.
Isu reshuffle kemudian mendapat perhatian dari sejumlah partai politik. Sekjen PKS M Kholid menyebut perombakan kabinet merupakan hak prerogatif presiden dan dapat menjadi bagian dari upaya memperbaiki kinerja pemerintahan. Sementara Ketua Bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada DPP PKS Mardani Ali Sera mengingatkan agar anggota kabinet yang dipilih memiliki integritas dan tidak terseret kasus korupsi.
Mardani juga meminta evaluasi kabinet memiliki parameter yang jelas. Menurut dia, pengawasan dan kepemimpinan perlu diperkuat untuk mencegah terjadinya korupsi di lingkungan pemerintahan. Pernyataan tersebut disampaikan kepada wartawan di Jakarta, Minggu, 20 September 2026.
Sebelumnya, Prabowo juga telah melakukan perubahan dalam susunan kabinet. Pada Senin, 14 September 2026, Prabowo melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan di Istana Negara, Jakarta, menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa. Pelantikan itu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 97/P Tahun 2026.
Dengan demikian, isu reshuffle menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran kini berpusat pada evaluasi kinerja, kesesuaian penempatan pejabat, serta integritas anggota kabinet. Namun, hingga 21 September 2026, pernyataan Prabowo mengenai reshuffle masih berupa peluang dan evaluasi, bukan pengumuman resmi mengenai daftar menteri yang akan diganti.***
