JAKARTA|Atisinews.com – Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh nasional kembali menyoroti lemahnya pengawasan terhadap akses komunikasi strategis negara. Di tengah proses hukum yang masih berjalan, Dewan Pertahanan Nasional (DPN) mempertemukan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), TNI, Polri, serta sejumlah kementerian dan lembaga untuk membahas penguatan keamanan komunikasi dan tata kelola penyadapan yang sesuai hukum.
Pertemuan tersebut berlangsung melalui forum Administrative Governance Alignment Meeting (ADMIN GAME) di Wisma Elang Laut, Jakarta Pusat, pada 18–19 November 2026. Forum ini membahas penyelarasan kebijakan lintas lembaga, termasuk mekanisme lawful interception atau penyadapan yang dilakukan berdasarkan kewenangan dan prosedur hukum.
Wakil Menteri Pertahanan Bidang Strategi, Doktrin, dan Pembangunan Kekuatan yang juga menjabat Sekretaris DPN, Jenderal TNI Richard Taruli Horja Tampubolon, menegaskan bahwa kedaulatan negara tidak hanya bergantung pada kekuatan pertahanan fisik. Perlindungan informasi, keandalan komunikasi strategis, dan kemampuan lembaga negara merespons ancaman secara terpadu juga menjadi bagian penting pertahanan nasional.
Sorotan terhadap tata kelola penyadapan semakin menguat setelah Komisi I DPR RI menyampaikan rencana memanggil Badan Intelijen Negara (BIN) dan BSSN untuk meminta penjelasan terkait dugaan penyadapan terhadap Presiden. Anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh, menilai persoalan tersebut perlu menjadi momentum evaluasi sistem intelijen dan keamanan siber nasional, bukan semata-mata berhenti pada penindakan terhadap pihak yang diduga terlibat.
Dalam forum tersebut, DPN juga membahas sejumlah persoalan strategis, mulai dari ancaman intrusi siber, spionase, perlindungan data, forensik digital, hingga potensi penyalahgunaan akses informasi negara. Sebanyak 186 personel dari berbagai kementerian dan lembaga mengikuti kegiatan tersebut. Kepala BSSN Letjen TNI (Purn) Nugroho Sulistyo Budi serta sejumlah pejabat tinggi TNI dan Polri turut hadir.
Deputi Bidang Geostrategi DPN Mayjen Frega Wenas Inkiriwang menyampaikan bahwa forum tersebut diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan strategis nasional. Evaluasi diperlukan untuk memperjelas batas kewenangan, memperkuat pengawasan, dan memastikan setiap tindakan penyadapan memiliki dasar hukum yang jelas. Sementara itu, kasus dugaan penyadapan ilegal tetap menjadi ranah penegakan hukum Polri. DPR sebelumnya juga mendorong pengawasan terhadap proses penyidikan agar berjalan profesional dan transparan.
Persoalan ini menjadi ujian serius bagi tata kelola keamanan negara. Penyadapan yang dilakukan secara sah dapat menjadi instrumen penegakan hukum dan perlindungan kepentingan nasional. Namun, apabila dilakukan tanpa kewenangan dan prosedur yang benar, tindakan tersebut berpotensi melanggar hukum serta mengancam privasi dan kepercayaan publik. Karena itu, hasil evaluasi DPN, BSSN, BIN, TNI, Polri, dan DPR penting untuk memastikan tidak ada lembaga yang menggunakan kewenangannya tanpa pengawasan.***













