SUKOHARJO | Atisinews.com — Perburuan aset dalam perkara PT Dana Syariah Indonesia (PT DSI) kian memanas. Bareskrim Polri menyita 103 objek tanah dan bangunan senilai sekitar Rp10,23 miliar di Perumahan D’Trosemi, Desa Trosemi, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, pada 28 Oktober 2026. Penyitaan ini menjadi langkah lanjutan penyidik untuk menelusuri aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
Pesan penyidik tegas: penelusuran belum selesai. Kasubdit II/Perbankan Dittipideksus Bareskrim Polri, Kombes Pol M. Arsal Sahban, menegaskan pengejaran akan terus dilakukan terhadap aset PT DSI dan pihak-pihak yang terafiliasi, sepanjang ditemukan keterkaitan berdasarkan hasil penyidikan. Baginya, setiap petunjuk harus ditelusuri agar aset yang berkaitan dengan perkara tidak luput dari proses hukum.
“Bapak Direktur Tipideksus, Kombes Pol Suhasto, memerintahkan saya untuk terus melakukan tracing aset, tidak boleh berhenti. Perintah itu kami jalankan. Aset PT DSI dan afiliasinya akan kami kejar ke mana pun disembunyikan, atas nama siapa pun dicatatkan,” tegas Arsal.
103 objek disita, nilainya Rp10,23 miliar. Rinciannya, 86 bidang tanah kavling dengan luas total 7.343 meter persegi dan 17 unit rumah di atas lahan seluas 1.200 meter persegi. Objek-objek tersebut tercatat memiliki sertifikat hak guna bangunan (HGB) atas nama PT Multiguna Cipta Mandiri (MCM), perusahaan yang disebut dimiliki oleh Taufiq Aljufri, Direktur Utama PT DSI. Penyitaan dilakukan berdasarkan penetapan izin penyitaan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 309/PenPid.B-SITA/2026/PN Skh tertanggal 13 Oktober 2026.
Temuan di Sukoharjo bukan hasil penelusuran semata di atas meja. Bareskrim Polri bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kemudian memverifikasi data aset melalui Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Sukoharjo. Penyidik turut berkoordinasi dengan Satreskrim Polresta Surakarta dan pihak BPN setempat. Sinergi antarlembaga ini menjadi bagian penting untuk memastikan identitas serta status kepemilikan aset sebelum tindakan hukum dilakukan.
Arsal mengapresiasi dukungan OJK dalam membuka jalur penelusuran aset. Menurutnya, data yang diverifikasi secara bertahap membantu penyidik mengidentifikasi objek yang diduga berkaitan dengan perkara PT DSI. Ia menegaskan, langkah berikutnya adalah terus mendalami informasi dan mengamankan aset sesuai ketentuan hukum, dengan harapan dapat mendukung pemulihan hak para korban.
Perburuan kini merambah wilayah Solo Raya. Tim penyidik Subdit II/Perbankan Dittipideksus Bareskrim Polri yang dipimpin AKBP Agus Sobarnapraja tengah mendalami sejumlah informasi aset bersama BPN Surakarta. Arsal menyebut temuan di satu wilayah bisa menjadi petunjuk untuk menelusuri aset lain di lokasi berbeda.
“Satu aset membuka jalan ke aset berikutnya. Dari Sukoharjo kami bergerak ke Surakarta, dan tidak menutup kemungkinan ke daerah lain. Prinsip kami sederhana: kejar sampai dapat. Setiap rupiah yang kami amankan adalah harapan bagi para korban,” ujarnya.
Di balik angka miliaran rupiah, ada ribuan korban yang menanti kepastian. Berdasarkan data yang disampaikan dalam penanganan perkara, nilai aset hasil penelusuran Bareskrim Polri dari seluruh klaster perkara PT DSI telah melampaui Rp500 miliar. Sementara itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah menghitung nilai restitusi bagi 5.102 korban dengan total sekitar Rp1,07 triliun. Nilai tersebut menggambarkan besarnya kebutuhan pemulihan yang masih harus diperjuangkan melalui mekanisme hukum.
Berdasarkan hasil pemeriksaan OJK per September 2025, PT DSI disebut menghimpun dana Rp11,49 triliun dari 23.266 pemberi dana atau lender sejak 2018. Sekitar Rp2,47 triliun dilaporkan belum dikembalikan kepada para lender, sedangkan sekitar Rp1,87 triliun diduga dialirkan ke proyek fiktif. Angka tersebut perlu dibaca sesuai konteks pemeriksaan dan proses hukum yang berjalan, bukan sebagai pengganti putusan pengadilan.
Penyidikan perkara ini dibagi menjadi empat klaster. Klaster pertama menjerat Taufiq Aljufri, Mery Yuniarni, dan Arie Rizal Lesmana; klaster kedua menjerat Atis Sutisna; sedangkan klaster ketiga menjerat tersangka berinisial FH. Berkas ketiga klaster tersebut, menurut informasi penanganan perkara, telah dinyatakan lengkap atau P21 dan ditangani Kejaksaan Negeri Depok. Klaster keempat berfokus pada dugaan keterlibatan korporasi dan masih dalam tahap penyidikan.
Penyitaan 103 objek di Sukoharjo menjadi perkembangan penting, tetapi pekerjaan besar belum berakhir. Publik dan para korban masih menantikan jawaban atas pertanyaan mendasar: berapa banyak aset yang benar-benar dapat dipulihkan, bagaimana proses hukumnya berjalan, dan sejauh mana hasilnya bisa dikembalikan kepada pihak yang berhak? Jawaban atas pertanyaan itu akan ditentukan oleh hasil penyidikan, proses peradilan, serta mekanisme pemulihan yang sah.
Bagi Bareskrim, penelusuran masih berlanjut. Bagi ribuan korban, setiap aset yang berhasil ditemukan membawa harapan meski pemulihan kerugian secara penuh belum dapat dipastikan. Kini, perhatian tertuju pada langkah penyidik berikutnya dalam membongkar jejak aset perkara PT DSI. (*)
