JAKARTA | ATISI NEWS — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperluas penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Ahmad Dedi alias Dedi Congor, pegawai Bea Cukai yang namanya pernah muncul dalam proses hukum perkara tersebut, resmi diumumkan sebagai tersangka pada Jumat, 30 Oktober 2026. KPK menyebut penetapan itu telah dilakukan sejak September 2026.
Langkah hukum terhadap Ahmad Dedi berlanjut dengan pencegahan ke luar negeri. Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko mengonfirmasi bahwa permohonan pencegahan diajukan KPK pada 23 Oktober 2026. Status tersebut berlaku selama enam bulan, hingga 23 April 2027. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mendukung kelancaran proses penyidikan, bukan sebagai putusan bersalah terhadap yang bersangkutan.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa Ahmad Dedi merupakan tersangka dalam pengembangan perkara dugaan korupsi di lingkungan Bea Cukai. Penetapannya menggunakan surat perintah penyidikan tersendiri, berbeda dari pengembangan perkara yang diumumkan KPK pada 28 Oktober 2026. Dengan perkembangan tersebut, KPK menyatakan telah menetapkan sembilan tersangka dalam perkara yang berawal dari operasi tangkap tangan pada Februari 2026.
Perkara ini berkaitan dengan dugaan suap dalam pengurusan importasi barang di lingkungan Bea Cukai. Sejumlah pejabat dan pihak swasta sebelumnya telah diproses hukum, termasuk pihak yang terkait dengan perusahaan kargo Blueray Cargo. Dalam perkembangannya, nama Ahmad Dedi juga menjadi perhatian setelah muncul dalam pemberitaan mengenai persidangan perkara tersebut. Namun, setiap dugaan keterlibatan harus tetap diuji melalui alat bukti dan proses peradilan.
Di sisi lain, KPK juga mengembangkan penyidikan terkait dugaan korupsi penerimaan negara dari sektor cukai rokok. Pada akhir Oktober 2026, penyidik menggeledah kantor Bea Cukai di Kudus, Jawa Tengah, serta kantor PT Djarum. KPK menduga perkara tersebut berkaitan dengan pengurusan cukai dan menyebut perkiraan awal potensi kerugian negara mencapai triliunan rupiah. Nilai itu masih berupa perkiraan awal yang disampaikan penyidik, bukan angka final yang telah ditetapkan melalui proses hukum.
Penetapan tersangka dan pencegahan ke luar negeri menjadi bagian dari upaya penegakan hukum untuk mengungkap dugaan penyimpangan di sektor kepabeanan dan cukai. KPK masih harus mendalami peran masing-masing pihak, aliran dana, serta bukti yang mendukung sangkaan pidana. Informasi mengenai perkembangan penyidikan perlu terus diperbarui berdasarkan keterangan resmi lembaga penegak hukum dan dokumen persidangan yang dapat diverifikasi.
Hingga berita ini disusun, informasi yang tersedia belum memuat keterangan langsung dari Ahmad Dedi atau kuasa hukumnya mengenai penetapan tersangka tersebut. Karena itu, asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan. Penetapan tersangka merupakan bagian dari proses penyidikan dan tidak dengan sendirinya membuktikan seseorang bersalah; pembuktian akhir berada pada proses peradilan yang berwenang. (*)
