JATIM | ATISI NEWS — Kabar dugaan penindakan terhadap seorang perwira menengah Polda Jawa Timur berinisial AKBP E.H. oleh Pengamanan Internal (Paminal) Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri pada Senin malam (26/10/2026) menjadi perhatian publik.
Informasi tersebut beredar di media sosial. Sejumlah kabar juga mengaitkannya dengan penyelidikan perkara dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Kediri. Namun, hingga berita ini disusun, keterkaitan antara dugaan penindakan terhadap perwira tersebut dan perkara korupsi itu belum terkonfirmasi.
Sumber di lingkungan Polda Jawa Timur membenarkan adanya informasi mengenai dugaan penindakan tersebut. Meski demikian, belum terdapat keterangan resmi yang memastikan status pemeriksaan maupun alasan di balik dugaan tindakan terhadap AKBP E.H.
Sementara itu, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jawa Timur, Kombes Pol. Jules Abraham Abast, menyatakan akan mengonfirmasi informasi tersebut kepada Bidpropam Polda Jatim.
“Terima kasih informasinya. Terkait hal tersebut akan saya konfirmasi ke Bid Propam Polda Jatim,” ujar Abast saat dikonfirmasi melalui WhatsApp pada Selasa (27/10/2026).
Abast juga menjelaskan bahwa pengawasan terhadap anggota Polri merupakan bagian dari mekanisme pengawasan internal institusi. Menurut dia, pelaksanaan tugas anggota Polri berada dalam pengawasan Propam dan Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda).
“Namun perlu diketahui bahwa anggota Polri dalam pelaksanaan tugas selalu diawasi oleh Propam dan Itwasda. Sehingga apabila ada anggota Polri yang sedang diperiksa atau diklarifikasi hal tersebut merupakan hal yang lumrah dan merupakan bagian dari proses pengawasan,” lanjutnya.
Pernyataan tersebut menjelaskan mekanisme pengawasan internal di tubuh Polri. Namun, jawaban itu belum secara spesifik mengonfirmasi apakah AKBP E.H. benar-benar telah diamankan atau sedang menjalani pemeriksaan oleh Paminal Mabes Polri.
Hingga berita ini ditulis, kepastian mengenai status AKBP E.H., dasar dugaan penindakan, serta kemungkinan kaitannya dengan perkara dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Kediri masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut dari pihak berwenang. Redaksi tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan membuka ruang bagi pihak-pihak terkait untuk memberikan penjelasan guna memastikan pemberitaan yang akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan. (*)
