INDRAMAYU | ATISI NEWS – Bupati Indramayu Lucky Hakim meminta maaf kepada masyarakat dan para pemilih setelah Wakil Bupati Syaefudin ditahan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam perkara dugaan korupsi. Di tengah proses hukum tersebut, Lucky menegaskan bahwa roda pemerintahan Kabupaten Indramayu harus tetap berjalan dan pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terhenti.
Pernyataan Lucky disampaikan pada Jumat, 23 Oktober 2026. Ia menyampaikan keprihatinan atas perkara yang menjerat wakilnya sekaligus menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Permohonan maaf tersebut juga ditujukan kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada pasangan Lucky Hakim–Syaefudin pada Pilkada Indramayu 2024.
Lucky memilih tidak memberikan banyak komentar mengenai perkara tersebut. Menurutnya, proses hukum perlu dihormati agar penanganan perkara dapat berjalan sesuai ketentuan. Ia juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas pemerintahan agar persoalan hukum yang sedang berlangsung tidak berdampak pada kepentingan masyarakat luas.
Untuk memastikan pelayanan tetap optimal, Lucky meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) menjalankan tugas sesuai tanggung jawab masing-masing. Koordinasi pemerintahan dilakukan melalui Sekretaris Daerah dan jajaran perangkat daerah. Dengan langkah tersebut, agenda pemerintahan serta pelayanan administratif kepada masyarakat diharapkan tetap berlangsung normal.
Sementara itu, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dilaporkan menahan Syaefudin pada Rabu, 21 Oktober 2026, di Bandung. Penahanan berkaitan dengan penyidikan dugaan penyimpangan anggaran tunjangan perumahan dan transportasi anggota DPRD Kabupaten Indramayu periode anggaran 2022–2025. Berdasarkan laporan media yang mengutip hasil audit investigatif, potensi kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut diperkirakan mencapai Rp18,79 miliar.
Dalam perkembangan perkara, seorang tersangka lain berinisial IH, yang pernah menjabat sebagai pelaksana tugas Sekretaris DPRD Indramayu, juga dilaporkan ditahan. Adapun tersangka berinisial AF diberitakan tidak memenuhi panggilan pemeriksaan karena mengalami kecelakaan lalu lintas. Status hukum dan keterlibatan setiap pihak harus mengacu pada keterangan resmi penyidik serta perkembangan proses peradilan.
Kasus ini menjadi perhatian publik sekaligus tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Indramayu untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Komitmen Lucky Hakim agar pemerintahan tetap berjalan perlu diwujudkan melalui pelayanan yang transparan, efektif, dan akuntabel. Seluruh pihak tetap harus menghormati proses hukum dan asas praduga tak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.(*)













