JAKARTA, Radarjakarta.id – Presiden Prabowo Subianto belum menyetujui usulan perubahan definisi tindak pidana korupsi yang disampaikan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan. Pemerintah masih memerlukan kajian lebih mendalam untuk memastikan rumusan hukum tersebut sesuai dengan kondisi Indonesia dan tidak mengabaikan aspek kerugian keuangan negara.
Penjelasan itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, seusai bertemu Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/10/2026). Menurut Yusril, Presiden meminta agar usulan DEN dipelajari lebih jauh sebelum pemerintah menentukan arah perubahan aturan pemberantasan korupsi.
Wacana tersebut mencuat setelah Luhut menyampaikan hasil kajian DEN kepada Prabowo pada Selasa (20/10/2026). DEN menyoroti perlunya memperjelas unsur pembuktian tindak pidana korupsi agar risiko bisnis yang wajar, khususnya dalam pengelolaan perusahaan negara, tidak serta-merta diperlakukan sebagai tindak pidana. Namun, DEN menyatakan rekomendasinya tidak menghapus unsur kerugian keuangan negara dari ketentuan korupsi. Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, menurut keterangan resmi DEN, tetap dipertahankan.
Yusril menjelaskan, pembahasan definisi korupsi juga perlu diselaraskan dengan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi. Indonesia meratifikasi konvensi tersebut melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Menurut Yusril, cakupan pemberantasan korupsi tidak terbatas pada penyuapan, tetapi juga berkaitan dengan gratifikasi, pemerasan, pencucian uang, dan bentuk tindak pidana lain sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah batasan keuangan negara, termasuk status aset yang telah dipisahkan untuk menjadi modal badan usaha milik negara (BUMN) maupun aset anak perusahaan. Kejelasan aturan diperlukan agar kerugian akibat risiko bisnis dapat dibedakan secara tepat dari perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Meski demikian, pembedaan tersebut tidak boleh menjadi celah untuk menghindari pertanggungjawaban hukum apabila unsur pidana terbukti.
Dengan demikian, pemerintah belum menetapkan rumusan baru mengenai definisi korupsi. Tahap berikutnya adalah pendalaman kajian dan penyelarasan regulasi. Hasilnya perlu memberikan kepastian hukum bagi pengelolaan usaha sekaligus menjaga efektivitas pemberantasan korupsi, perlindungan keuangan negara, dan akuntabilitas pejabat maupun pengelola perusahaan negara. (*)
