JAKARTA|Atisinews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap temuan uang tunai senilai Rp934 juta yang tersimpan di dalam sebuah tong berwarna biru dalam pengusutan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo. Barang bukti tersebut ditemukan di rumah Hanaku Agni Sadewo, adik kandung Hamenang yang disebut sebagai pihak swasta.
Tong biru itu ditampilkan penyidik saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (16/10/2026). Uang pecahan rupiah yang dibungkus plastik bening terlihat berada di dalam tong tersebut. Temuan ini menjadi salah satu bagian penting dari barang bukti dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di Klaten, Jawa Tengah.
Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menjelaskan bahwa uang Rp934 juta tersebut ditemukan di kediaman Hanaku. KPK juga menyita uang sekitar Rp300 juta yang disimpan dalam sejumlah amplop serta 5.972 yuan atau setara sekitar Rp16 juta. Dalam konferensi pers itu, total uang yang dijelaskan mencapai sekitar Rp1,2 miliar, di luar dokumen yang turut diamankan.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo sebelumnya menyampaikan bahwa penyidik turut mengamankan tong tersebut dalam rangkaian OTT. KPK menduga wadah itu digunakan untuk menampung atau menyimpan uang yang berkaitan dengan penerimaan oleh pihak-pihak yang sedang diselidiki. Asal-usul dan keterkaitan setiap barang bukti masih menjadi bagian dari pendalaman penyidik.
Dalam perkara ini, KPK menetapkan tiga tersangka, yakni Hamenang Wajar Ismoyo, Kepala Perwakilan BPK Jawa Tengah Ahmad Luthfi H. Rahmatullah, dan pihak swasta Muhammad Amin Wahyu Utomo. Penyidikan mencakup sejumlah dugaan tindak pidana, termasuk perkara yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa serta dugaan pemberian uang terkait pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah.
KPK masih mendalami dugaan aliran uang dan peran masing-masing pihak dalam perkara tersebut. Penetapan tersangka merupakan bagian dari proses hukum dan seluruh dugaan tindak pidana harus dibuktikan melalui mekanisme peradilan. Perkembangan kasus ini menjadi perhatian publik karena menyangkut tata kelola pemerintahan daerah dan pengawasan penggunaan anggaran.***













