JAKARTA|Atisinews.com — Polemik penggeledahan Pondok Pesantren (Ponpes) Hamalatul Quran di Jawa Tengah berbuntut serius. Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memutasi AKBP Andhika Dharma Sena dari jabatan Kapolres Sukoharjo, Senin (2/11/2026). Keputusan ini menjadi sorotan setelah muncul keluhan pihak pesantren mengenai pelaksanaan penggeledahan yang berlangsung pada dini hari, 27 Oktober 2026.
Mutasi tersebut tertuang dalam surat telegram Kapolri yang disampaikan melalui Divisi Humas Polri. AKBP Andhika selanjutnya ditempatkan sebagai Perwira Menengah Stamaops Polri. Jabatan Kapolres Sukoharjo dipercayakan kepada AKBP Indra Maulana Saputra, yang sebelumnya menjabat Kapolres Boyolali. Pergantian ini menjadi perkembangan penting dalam respons Polri terhadap polemik yang menyita perhatian publik.
Tak hanya Kapolres, tiga personel Polres Sukoharjo lainnya turut dinonaktifkan dan menjalani pemeriksaan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri. Mereka masing-masing adalah Iptu AS, Ipda FA, dan Ipda RAP. Pemeriksaan tersebut bertujuan mendalami dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan tugas. Hingga 2 November 2026, belum ada keputusan akhir yang menyatakan keempat personel tersebut terbukti melakukan pelanggaran.
Polemik bermula dari penggeledahan di lingkungan Ponpes Hamalatul Quran, termasuk pesantren putri di Desa Laban, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. Pihak pesantren mengeluhkan cara aparat memasuki bangunan serta dugaan intimidasi yang menimbulkan ketakutan di kalangan santriwati dan pengasuh. Sejumlah penghuni pesantren disebut dibawa ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan. Keluhan tersebut menjadi persoalan serius yang perlu ditelusuri secara objektif, terutama menyangkut prosedur kepolisian dan perlindungan terhadap anak.
Di sisi lain, Polda Jawa Tengah menyatakan penggeledahan tersebut berkaitan dengan penyidikan kasus pembakaran dan perusakan Warung Mi dan Babi Tepi Sawah di Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, pada September 2026. Polisi menyebut tindakan itu dilakukan untuk mengembangkan penyidikan dan mencari orang yang masuk daftar pencarian orang (DPO), serta menyatakan penggeledahan didasarkan pada penetapan pengadilan. Sementara itu, pihak pesantren membantah keterlibatan santri dan pengasuh dalam perkara tersebut. Kedua keterangan ini perlu diuji berdasarkan bukti dan hasil penyidikan.
Perhatian publik terhadap kasus ini juga menguat setelah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyoroti perlunya evaluasi prosedur serta pemulihan psikologis bagi santriwati yang diduga terdampak. Polri sebelumnya menyatakan akan mendalami keluhan masyarakat dan mengevaluasi pelaksanaan tugas anggotanya. Langkah tersebut penting untuk memastikan penegakan hukum berjalan profesional tanpa mengabaikan hak anak, perempuan, maupun penghuni lembaga pendidikan keagamaan.
Pencopotan Kapolres Sukoharjo kini menjadi sorotan dalam upaya Polri merespons polemik penggeledahan Ponpes Hamalatul Quran. Namun, pergantian jabatan bukanlah akhir dari persoalan. Publik masih menunggu hasil pemeriksaan Propam, kejelasan mengenai prosedur penggeledahan, serta tindak lanjut atas keluhan pihak pesantren. Transparansi dan pemeriksaan yang adil menjadi kunci agar penegakan hukum tetap berjalan, dugaan pelanggaran ditangani sesuai aturan, dan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian dapat terjaga. (*)
