JAKARTA | Atisinews.com – Peta politik nasional mendadak memanas. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Pada saat bersamaan, hampir 50 anggota DPR RI disebut telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik yang menyeret nama Gibran.
Informasi mengejutkan itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Menurut Prasetyo, Prabowo dan Gibran bertemu selama sekitar 2,5 jam pada Selasa pagi. Dalam pertemuan tersebut, Gibran menyampaikan niat mundur di tengah dinamika politik dan persoalan dokumen pendidikannya yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Istana juga meluruskan kabar bahwa Prabowo menolak keinginan Gibran. Prasetyo menegaskan, Presiden tidak menyampaikan penolakan sebagaimana informasi yang beredar. Sebaliknya, Prabowo memberikan sejumlah saran. Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pernyataan Istana ini sekaligus menempatkan persoalan tersebut pada dua jalur: komunikasi politik di tingkat Presiden dan pembuktian hukum.
Tekanan politik di parlemen pun semakin nyata. Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, mengungkapkan hampir 50 anggota DPR dari sejumlah fraksi telah menandatangani usulan HMP. Surat tersebut, menurut Mardani, telah disampaikan kepada pimpinan DPR. Jumlah itu menunjukkan adanya dukungan lintas fraksi terhadap langkah politik untuk membawa persoalan Gibran ke pembahasan parlemen.
Ketua DPR RI Puan Maharani membenarkan pimpinan DPR telah menerima laporan pengajuan HMP. DPR menyatakan akan menindaklanjuti usulan tersebut sesuai mekanisme dan konstitusi. Sementara itu, Mensesneg Prasetyo menyatakan Istana menghormati hak konstitusional anggota DPR. Sikap ini menunjukkan bahwa polemik tersebut tidak hanya menjadi perdebatan di ruang publik, tetapi juga mulai memasuki proses kelembagaan.
Meski demikian, ada batas penting yang tidak boleh diabaikan. Niat mengundurkan diri belum sama dengan surat pengunduran diri resmi, sedangkan tanda tangan puluhan anggota DPR belum berarti pemakzulan telah diputuskan. Proses HMP harus melewati ketentuan tata tertib DPR dan mekanisme konstitusi. Karena itu, perkembangan berikutnya akan sangat ditentukan oleh keputusan resmi Gibran, tindak lanjut pimpinan DPR, serta proses hukum terkait dokumen pendidikannya.
Kini, perhatian publik tertuju pada tiga pertanyaan besar: apakah Gibran benar-benar akan mengundurkan diri, bagaimana Prabowo menyikapi perkembangan politik tersebut, dan sejauh mana DPR akan membawa usulan HMP ke proses berikutnya? Di tengah situasi ini, transparansi, kepastian hukum, dan akuntabilitas pejabat publik menjadi hal yang paling dibutuhkan masyarakat. Sebab, persoalan jabatan Wakil Presiden bukan sekadar pertarungan politik, melainkan menyangkut kepercayaan rakyat dan penghormatan terhadap konstitusi.***
