JAKARTA|Atisinews.com – Pemerintah memperkuat tata kelola data nasional melalui sosialisasi Undang-Undang tentang Satu Data Indonesia (UU SDI). Langkah ini menjadi bagian penting dalam membangun sistem informasi pemerintahan yang terintegrasi, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung perencanaan pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kegiatan tersebut diselenggarakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta Pusat, Kamis (5/11/2026).
Sosialisasi ini merupakan tindak lanjut pengesahan UU Satu Data Indonesia dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 6 Oktober 2026. Regulasi tersebut memperkuat landasan hukum pengelolaan data pemerintah yang sebelumnya mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019. Melalui kebijakan baru ini, pemerintah berupaya mengatasi persoalan data yang masih tersebar dan belum sepenuhnya terhubung antarkementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan bahwa data merupakan aset strategis bangsa dan menjadi fondasi penting dalam menentukan arah pembangunan. Ketersediaan data berkualitas dibutuhkan untuk menyusun kebijakan di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, pertanian, pembangunan wilayah hingga perlindungan sosial. Dengan informasi yang akurat, pemerintah diharapkan mampu mengurangi tumpang tindih program serta meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran negara.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid juga menyoroti pentingnya keterhubungan sistem elektronik pemerintah. Integrasi data diharapkan membuat masyarakat tidak perlu berulang kali menyerahkan dokumen dan informasi yang sama ketika mengakses layanan dari instansi berbeda. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dan Menteri PANRB Rini Widyantini turut hadir dalam sosialisasi bersama Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan serta perwakilan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Namun, keberhasilan kebijakan ini tidak cukup diukur dari banyaknya data yang dikumpulkan atau sistem yang berhasil dihubungkan. Pemerintah masih perlu memastikan keseragaman standar, kualitas data, kesiapan infrastruktur digital, kemampuan sumber daya manusia, serta koordinasi pusat dan daerah. Aspek keamanan informasi, pelindungan data pribadi, dan pembatasan akses sesuai kewenangan juga menjadi hal penting agar integrasi tidak mengabaikan hak masyarakat.
Dalam pembahasan tersebut, UU SDI juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat melalui pemberian masukan, pengawasan, dan pelaporan dugaan penyalahgunaan data sesuai ketentuan. Data Dasar Nasional diposisikan sebagai rujukan dalam bidang fiskal dan penyaluran bantuan sosial. Dengan demikian, keterpaduan data diharapkan memperkuat akuntabilitas sekaligus meningkatkan ketepatan sasaran program pemerintah.
Keberhasilan Satu Data Indonesia pada akhirnya akan ditentukan oleh pelaksanaan nyata di lapangan. Regulasi ini diharapkan tidak berhenti sebagai kebijakan administratif, tetapi mampu menghadirkan perencanaan pembangunan yang lebih tepat, pelayanan publik yang efisien, serta pemerataan manfaat pembangunan bagi masyarakat. Pengawasan terhadap pelaksanaan, keamanan, dan kualitas data menjadi kunci agar cita-cita integrasi data nasional benar-benar memberikan manfaat menuju Indonesia Emas 2045.(*)
