JAKARTA | Atisinews.com – Tekanan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menguat. Puluhan orang yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) mendatangi Kantor Sekretariat Wakil Presiden di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026). Mereka datang membawa satu tuntutan keras: Gibran diminta keluar dari Istana Wapres dan mundur dari jabatannya.
Aksi yang dimulai sekitar pukul 14.12 WIB itu berlangsung dengan orasi bergantian, spanduk protes, dan pengeras suara dari mobil komando. Massa tidak hanya mendesak pengunduran diri Gibran, tetapi juga menyerukan pemakzulan melalui mekanisme konstitusional. “Ini adalah rumah rakyat. Kami berhak mendatangi,” teriak salah seorang orator di tengah aksi.
Polemik dokumen pendidikan Gibran menjadi salah satu pemicu demonstrasi. Massa mengaitkan tuntutannya dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengenai persoalan dokumen penyetaraan pendidikan Gibran. Mereka menilai persoalan tersebut harus ditindaklanjuti secara serius oleh lembaga negara. Namun, klaim dan penafsiran demonstran tersebut tidak serta-merta menjadi keputusan hukum yang menyatakan jabatan Wakil Presiden tidak sah.
Ketegangan aspirasi semakin terasa ketika Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Wakil Presiden Al Muktabar keluar menemui massa. Ia menawarkan kesempatan kepada demonstran untuk masuk ke kompleks Istana Wapres dan menyampaikan tuntutan melalui dialog. Namun, tawaran itu tidak diterima. Massa justru bersikeras meminta Gibran sendiri keluar menemui mereka. Bagi demonstran, kehadiran perwakilan Istana belum menjawab tuntutan yang mereka suarakan.
Di sisi lain, Al Muktabar menegaskan Gibran menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat. Menurutnya, Wakil Presiden bahkan telah mengarahkan agar gerbang dibuka dan tempat dialog disiapkan untuk menerima peserta aksi. Ia menyayangkan kesempatan tersebut belum dimanfaatkan oleh demonstran. Perbedaan sikap ini memperlihatkan bahwa ruang dialog yang ditawarkan Istana belum mampu mempertemukan keinginan kedua pihak.
Aksi tersebut mendapat pengawalan 73 personel Polres Metro Jakarta Pusat dengan pendekatan humanis dan persuasif. Sekitar pukul 16.55 WIB, massa akhirnya membubarkan diri setelah menyampaikan tuntutan. Tidak terjadi kericuhan besar selama aksi berlangsung. Meski demikian, demonstrasi ini menjadi sinyal bahwa polemik politik dan persoalan dokumen pendidikan Gibran masih menyisakan tuntutan publik yang perlu dijawab secara terbuka.
Kini, perhatian tertuju pada langkah lembaga negara, khususnya DPR, dalam menyikapi aspirasi tersebut melalui prosedur yang berlaku. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya menyampaikan bahwa pembahasan mengenai aspirasi terkait jabatan Wakil Presiden masih berlangsung secara informal lintas fraksi dan akan ditindaklanjuti melalui mekanisme resmi setelah masa reses. Desakan massa boleh semakin keras, tetapi setiap keputusan mengenai jabatan Wakil Presiden tetap harus berpijak pada konstitusi, prosedur hukum, dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. (*)
