MEDAN|Atisinews.com — Pengiriman 144 ballpress pakaian bekas yang diduga berkaitan dengan impor ilegal berhasil digagalkan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Utara. Muatan senilai sekitar Rp432 juta itu diangkut menggunakan truk dari Bandung, Jawa Barat, menuju Medan, sebelum dihentikan di ruas Tol Medan–Kualanamu–Tebing Tinggi (MKTT), Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai).
Penindakan berlangsung pada Senin, 26 Oktober 2026, sekitar pukul 15.00 WIB, di kawasan Kilometer 68 Tol MKTT, tepatnya wilayah Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai. Pengungkapan ini bermula dari informasi masyarakat yang ditindaklanjuti melalui penyelidikan polisi dan koordinasi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara.
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut Kombes Pol Irfan Rifai menjelaskan, petugas menghentikan truk Mitsubishi Fuso bernomor polisi BK 8458 XD yang membawa ratusan bal pakaian bekas tersebut. Dalam konferensi pers di Mapolda Sumut, Jumat, 30 Oktober 2026, Irfan menyebut barang itu dikirim dari Bandung pada 22 Oktober dan direncanakan menuju kantor CV KBT di Kota Medan.
Hasil pemeriksaan awal menyebutkan, pengemudi berinisial IR, kernet HS, serta pihak jasa pengangkutan berinisial RD telah dimintai keterangan. Ketiganya diperiksa untuk mendalami proses pengiriman. Polisi menyatakan pengemudi dan kernet mengaku hanya bertugas mengantarkan barang, sedangkan pihak yang bertanggung jawab atas importasi serta tujuan akhir distribusinya masih perlu ditelusuri. Suarasum
Nilai 144 ballpress tersebut diperkirakan mencapai Rp432 juta. Namun, nilai barang itu perlu dibedakan dari kerugian negara yang telah dibuktikan secara hukum. Asal negara barang dan identitas importir juga masih didalami. Karena itu, dugaan keterlibatan pihak tertentu belum dapat disimpulkan hanya berdasarkan perannya dalam pengangkutan. Suarasumut.id +1
Dari sisi hukum, pakaian bekas impor termasuk barang yang dilarang untuk diimpor berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025. Perkara ini juga dikaitkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Penanganan lebih lanjut dikoordinasikan dengan Bea dan Cukai Sumatera Utara sesuai kewenangan penyidikan kepabeanan. Tribrata News +1
Pengungkapan ini kembali menyoroti pentingnya pengawasan distribusi pakaian bekas impor dan penelusuran rantai pasok hingga pihak yang bertanggung jawab. Proses hukum selanjutnya diharapkan dapat menjelaskan asal barang, legalitas importasi, serta pihak yang terlibat. Di sisi lain, asas praduga tak bersalah tetap harus dihormati sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. (*)
