JAKARTA | ATISI NEWS — Penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia memasuki babak serius. Polri menetapkan 245 orang dan 20 korporasi sebagai tersangka dalam perkara karhutla yang tersebar di sejumlah wilayah. Kalimantan Barat mencatat jumlah laporan polisi terbanyak untuk kasus yang melibatkan perorangan, yakni 68 laporan.
Perkembangan tersebut disampaikan Bareskrim Polri dalam konferensi pers di Polda Kalimantan Barat, Pontianak, Kamis (29/10/2026). Berdasarkan data yang dipaparkan, penyidik menangani 287 laporan polisi terkait dugaan karhutla yang melibatkan perorangan, dengan luas lahan terbakar sekitar 5.859,12 hektare. Dari rangkaian penanganan perkara itu, 245 orang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Kalimantan Barat berada di urutan teratas dengan 68 laporan polisi. Berikutnya, Riau mencatat 59 laporan, Kalimantan Tengah 43 laporan, Sumatera Selatan 42 laporan, dan Kalimantan Timur 30 laporan. Data tersebut memperlihatkan besarnya tantangan penegakan hukum di sejumlah daerah yang menghadapi persoalan kebakaran hutan dan lahan.
Sorotan juga mengarah pada dugaan keterlibatan badan usaha. Polri menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka dari penanganan 104 laporan polisi terkait karhutla, dengan luas lahan terbakar yang dilaporkan mencapai 29.168,78 hektare. Dari jumlah tersebut, empat korporasi disebut sebagai perusahaan bermodal asing yang berasal dari Singapura, Malaysia, dan Korea Selatan, sedangkan 16 lainnya merupakan perusahaan dalam negeri.
Penyidik menduga kebakaran berkaitan dengan aktivitas pembukaan lahan menggunakan api, baik yang dilakukan secara sengaja maupun akibat kelalaian. Meski demikian, dugaan tersebut harus dibuktikan melalui proses penyidikan dan persidangan. Penetapan status tersangka bukan berarti seseorang atau perusahaan telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan.
Dalam penanganannya, aparat menggunakan ketentuan hukum yang berkaitan dengan kehutanan, perkebunan, serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dugaan perbuatan masing-masing pihak. Penyidikan terhadap kasus karhutla juga dapat berkembang apabila ditemukan bukti baru yang memenuhi syarat hukum.
Besarnya jumlah tersangka menjadi pengingat bahwa penanganan karhutla tidak cukup hanya mengandalkan pemadaman ketika api sudah menyebar. Pengawasan pembukaan lahan, pencegahan kebakaran, penegakan hukum yang transparan, dan pemulihan lingkungan harus berjalan beriringan. Publik pun perlu mengawal proses hukum secara kritis agar pihak yang terbukti melanggar bertanggung jawab, tanpa mengabaikan asas praduga tak bersalah. (*)
