JAKARTA| Atisinews.com – Penanganan laporan dugaan pencurian uang Rp19 juta dari rekening Bank Central Asia (BCA) milik Bangun Paulus Tudungta (BPT) dipersoalkan. Melalui kuasa hukumnya, Stendly Tandisau dari Kantor Hukum Stendly & Partners, BPT mengadukan Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Reynold Elisa Partomuan Hutagalung kepada Kapolri. Pengaduan itu menyoroti penghentian penyelidikan laporan dugaan pencurian, sementara BPT disebut telah menjadi tersangka dan ditahan dalam perkara lain yang berkaitan dengan perselisihan tersebut. Keterangan pengaduan disampaikan di Jakarta, Jumat (16/10/2026).
Stendly menyatakan, pengaduan bernomor 223/P-PH/X/2026 tertanggal 2 Oktober 2026 itu juga ditujukan kepada mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Roby Heri Saputra, Kanit Kamneg IPTU Rances I. Manurung, serta sejumlah penyidik terkait. Pihaknya meminta Kapolri memeriksa proses penanganan kedua perkara, termasuk dasar penghentian penyelidikan dan pelaksanaan pengawasan internal. “Kami meminta agar semuanya diperiksa secara objektif,” kata Stendly.
Menurut kuasa hukum, perkara bermula pada 16 Februari 2026. BPT menduga kartu ATM miliknya digunakan tanpa izin setelah bertemu dengan seorang kenalan berinisial VL. Sehari kemudian, BPT memeriksa riwayat transaksi di kantor cabang pembantu BCA kawasan Jalan Biak, Jakarta Pusat. Dokumen pengaduan menyebut adanya transaksi penarikan tunai dan transfer pada pukul 05.23–05.40 WIB dengan total sekitar Rp19 juta. Pihak BPT mengklaim memiliki riwayat transaksi perbankan dan rekaman CCTV yang dinilai perlu diperiksa secara menyeluruh.
Stendly juga menyebut uang sebesar Rp19,25 juta telah dikembalikan kepada BPT setelah kliennya meminta penjelasan mengenai transaksi tersebut. Namun, menurut dia, pengembalian uang tidak otomatis meniadakan kemungkinan pertanggungjawaban pidana. Pihaknya mempertanyakan penghentian penyelidikan yang disebut tertuang dalam Surat Pemberitahuan Nomor B/4567/IV/RES.1.8/2026 tertanggal 20 April 2026. Ia meminta penyidik menjelaskan pertimbangan penghentian perkara serta memastikan seluruh petunjuk telah diperiksa sesuai ketentuan hukum.
Keberatan BPT juga berkaitan dengan status hukumnya dalam perkara lain. Stendly menilai, perbedaan perkembangan kedua perkara perlu ditelaah secara objektif agar tidak menimbulkan kesan adanya perlakuan hukum yang tidak seimbang. Pengaduan itu turut meminta pemeriksaan terhadap fungsi pengawasan pejabat terkait serta dugaan pelanggaran prosedur atau etik. Meski demikian, tuduhan mengenai ketidakprofesionalan maupun kemungkinan penyalahgunaan kewenangan tersebut masih harus dibuktikan melalui pemeriksaan pihak berwenang.
Selain meminta evaluasi penanganan laporan, kuasa hukum berharap Kapolri mempertimbangkan penundaan promosi jabatan bagi pejabat yang diadukan sampai proses klarifikasi selesai. Stendly menegaskan, permintaan tersebut bukan untuk menjatuhkan hukuman sebelum ada pembuktian, melainkan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Pihaknya juga meminta agar seluruh pihak diperlakukan setara di hadapan hukum, tanpa dipengaruhi kedudukan ekonomi, hubungan keluarga, maupun kedekatan dengan pejabat.
Hingga keterangan tertulis tersebut disampaikan pada 16 Oktober 2026, belum terdapat tanggapan resmi yang disertakan dari Kapolres Metro Jakarta Pusat, pejabat atau penyidik yang diadukan, maupun pihak VL. Karena itu, dasar penghentian penyelidikan, kelengkapan pemeriksaan bukti, dan perkembangan perkara lain yang menjerat BPT masih perlu dikonfirmasi kepada pihak terkait. Stendly berharap pengaduan tersebut ditindaklanjuti secara transparan dan akuntabel agar memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.***
