JAKARTA|Atisinews.com – Mahfud MD kembali menyampaikan kritik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kritik tersebut mencakup perbedaan antara pidato Presiden dengan pelaksanaan kebijakan pemerintah hingga tanggapannya terhadap pernyataan Prabowo yang menyebut sebagian pakar terlalu pintar hingga menjadi “goblok”.
Dalam tayangan YouTube NOTASLIMBOY TV yang dikutip Senin, 21 September 2026, Mahfud menilai terdapat jarak antara pesan yang disampaikan Prabowo dalam pidato dengan pelaksanaan kebijakan di lapangan. Ia menyebut sejumlah kebijakan berjalan sendiri-sendiri dan dinilai belum didukung koordinasi yang kuat.
Mahfud kemudian menyampaikan pandangan mengenai posisi Prabowo dalam menjalankan pemerintahan. “Sekarang saya percaya pada pendapat banyak orang bahwa dia tidak berdaulat sebagai presiden,” kata Mahfud dalam tayangan tersebut. Pernyataan itu disampaikan ketika ia membahas dugaan adanya faktor yang menurutnya membuat Presiden tidak sepenuhnya leluasa menjalankan pemerintahan.
Kritik Mahfud berlanjut setelah Prabowo menyampaikan pernyataan mengenai sejumlah pakar saat menghadiri peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Jumat, 18 September 2026. Saat itu, Prabowo mengatakan, “Saking pintarnya, saking pintarnya jadi goblok,” ketika menyinggung pakar yang menurutnya menyampaikan fitnah.
Merespons pernyataan tersebut melalui kanal YouTube Mahfud MD Official pada Selasa, 22 September 2026, Mahfud mengatakan kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari ruang pengawasan publik. Ia menilai penyebutan “profesor goblok” tidak layak disampaikan oleh seorang presiden dan menyebut cara tersebut tidak etis.
Mahfud juga menegaskan bahwa tidak semua orang yang disebut pakar atau profesor otomatis memiliki kemampuan yang sama. Namun, menurut dia, kondisi tersebut tidak semestinya digeneralisasi kepada seluruh kalangan akademisi. Dalam kesempatan yang sama, Mahfud justru menyebut Prabowo sebagai sosok yang pandai ketika menanggapi pernyataan Presiden mengenai kualitas para pakar.
Rangkaian pernyataan tersebut menunjukkan kritik Mahfud berfokus pada dua isu, yakni pelaksanaan kebijakan pemerintah dan cara Presiden merespons kritik dari kalangan pakar. Sementara itu, pernyataan Mahfud mengenai “tidak berdaulat sebagai presiden” merupakan penilaian politiknya terhadap kondisi pemerintahan, bukan fakta hukum yang telah diputuskan oleh lembaga negara.***
