JAKARTA|ATISI NEWS — Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) mengapresiasi langkah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang menetapkan 11 korporasi sebagai tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Apresiasi tersebut disampaikan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan PB SEMMI menyusul pernyataan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026). Dari 11 korporasi tersebut, tiga di antaranya berstatus penanaman modal asing (PMA).
Kepala Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan PB SEMMI, Dimas Aditya, menilai penetapan tersangka menjadi langkah penting dalam penegakan hukum terhadap dugaan kejahatan lingkungan. Ia meminta penyidik mengusut perkara secara menyeluruh, termasuk menelusuri pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran. Menurut Dimas, penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten tanpa membedakan latar belakang maupun kekuatan ekonomi korporasi.
Dimas juga menyoroti tiga korporasi berstatus PMA yang masuk dalam daftar tersangka. Ia meminta pemerintah dan aparat penegak hukum memastikan seluruh perusahaan yang beroperasi di Indonesia mematuhi ketentuan perlindungan lingkungan. PB SEMMI bahkan mendesak agar izin usaha perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran berat dicabut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Investasi harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan negara, bukan meninggalkan kerusakan lingkungan. Kami meminta proses hukum berjalan transparan dan seluruh pihak yang terbukti bertanggung jawab mendapat sanksi tegas,” demikian sikap yang disampaikan Dimas dalam pernyataan PB SEMMI.
Di sisi lain, Kapolri Suyudi Ario Seto menyatakan Polri telah menetapkan 11 korporasi sebagai tersangka, termasuk tiga perusahaan PMA. Namun, hingga keterangan pada Rabu (21/10/2026), identitas perusahaan-perusahaan tersebut belum diumumkan secara terperinci karena penanganan perkara masih berlangsung. Polri sebelumnya juga menyebut 98 laporan polisi terkait dugaan karhutla yang melibatkan korporasi telah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Informasi ini menjadi penting agar publik dapat membedakan status tersangka dari putusan bersalah yang hanya dapat ditetapkan melalui proses peradilan.
PB SEMMI mendorong penerapan pertanggungjawaban korporasi, termasuk prinsip *strict liability* atau tanggung jawab mutlak apabila persyaratan hukumnya terpenuhi. Organisasi tersebut juga meminta penegakan hukum dilakukan secara transparan, disertai pemulihan ekosistem dan pengawasan terhadap kegiatan usaha yang berisiko menimbulkan kebakaran. Sementara itu, keputusan mengenai pencabutan izin, sanksi, dan tanggung jawab pidana harus didasarkan pada bukti serta mekanisme hukum yang berlaku.
Kasus ini menjadi ujian bagi penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Masyarakat sipil, akademisi, pemerintah, dan aparat penegak hukum diharapkan mengawal prosesnya hingga tuntas. Publik juga perlu memperoleh informasi berkala mengenai perkembangan penyidikan, identitas korporasi ketika telah dapat diumumkan secara resmi, serta langkah pemulihan lingkungan. Dengan demikian, penanganan karhutla tidak berhenti pada penetapan tersangka, tetapi berlanjut pada pertanggungjawaban hukum dan perlindungan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.(*)
