BEKASI | ATISI NEWS — Deretan motor listrik yang terparkir di sebuah lahan terbuka di wilayah Bekasi, Jawa Barat, menjadi perbincangan setelah videonya beredar luas di media sosial. Kendaraan tersebut diduga berkaitan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan perkara dugaan korupsi pengadaan motor listrik di Badan Gizi Nasional (BGN). Namun, Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan bahwa motor dalam video itu bukan barang bukti perkara tersebut.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, menyampaikan penegasan pada Senin, 19 Oktober 2026. Menurutnya, kendaraan yang menjadi barang bukti dalam perkara pengadaan motor listrik BGN disimpan di gudang. Ia juga menyebut karakteristik kendaraan yang terlihat dalam video viral berbeda dari motor yang ditangani penyidik.
BGN turut membantah keterkaitan kendaraan tersebut dengan pengadaan motor listrik untuk mendukung program MBG. Juru Bicara BGN, Tysa Novenny, mengatakan pihaknya telah memeriksa video yang beredar dan membandingkannya dengan kendaraan trail listrik hasil pengadaan tahun 2025. Hasil pemeriksaan itu, menurut BGN, menunjukkan motor dalam video bukan milik lembaga tersebut. Meski demikian, identitas pemilik kendaraan yang berada di Bekasi masih perlu dipastikan.
Perhatian masyarakat muncul di tengah proses hukum dugaan korupsi pengadaan motor listrik di lingkungan BGN. Dalam penanganan perkara tersebut, Kejagung sebelumnya mengungkap sejumlah persoalan terkait pengadaan kendaraan. Namun, informasi mengenai perkara hukum itu harus dipisahkan dari keberadaan motor yang viral karena belum ada bukti terbuka yang memastikan keduanya saling berkaitan.
Bantahan juga datang dari Kodam Jaya pada Rabu, 21 Oktober 2026. Kepala Penerangan Kodam Jaya, Letkol Arh Noor Iskak, menyatakan hasil pengecekan internal tidak menemukan kendaraan tersebut dalam data satuan jajaran Kodam Jaya. Keterangan ini memperluas daftar pihak yang telah memberikan klarifikasi, tetapi belum mengungkap siapa pemilik sebenarnya dari deretan motor tersebut.
Belum teridentifikasinya pemilik kendaraan membuat penelusuran lebih lanjut menjadi penting. Pemeriksaan terhadap asal-usul motor, dokumen kepemilikan, serta pihak yang menempatkannya di lokasi dapat membantu menjelaskan persoalan secara objektif. Sampai identitas dan status kendaraan terkonfirmasi, publik sebaiknya tidak langsung menghubungkan motor yang viral dengan perkara dugaan korupsi BGN.
Kasus ini sekaligus menjadi pengingat bahwa informasi yang beredar di media sosial perlu diverifikasi sebelum dijadikan kesimpulan. Klarifikasi dari Kejagung, BGN, dan Kodam Jaya penting untuk meluruskan dugaan yang berkembang. Namun, transparansi mengenai pemilik dan tujuan keberadaan motor listrik di Bekasi tetap diperlukan agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh, akurat, dan berimbang.***













