JAKARTA| Atisinews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan penyimpangan anggaran perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-222 Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Penyidikan mengarah pada dugaan permintaan setoran sekitar Rp50 juta dari setiap kecamatan untuk membiayai penyelenggaraan acara tersebut. Dugaan ini menjadi perhatian karena kegiatan yang semestinya menjadi ajang promosi daerah justru diduga berkaitan dengan praktik korupsi.
Penyidik KPK memeriksa 18 camat di Kabupaten Klaten pada Rabu (18/11/2026). Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mendalami pengadaan barang dan jasa, termasuk penyelenggaraan acara atau event organizer (EO) dalam rangkaian perayaan HUT Klaten. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi bahwa seluruh saksi yang dipanggil hadir dan memberikan keterangan kepada penyidik.
Dalam keterangannya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (19/11/2026), Budi mengungkapkan bahwa penyidik menemukan dugaan kutipan anggaran dari masing-masing kecamatan dengan nominal yang berkisar Rp50 juta. KPK juga menyebut sekitar 26 kecamatan diduga dilibatkan dalam penyediaan anggaran kegiatan tersebut. Jika nominal itu berlaku untuk seluruh kecamatan, nilai yang perlu ditelusuri dapat mencapai sekitar Rp1,3 miliar. Namun, angka tersebut merupakan perhitungan berdasarkan dugaan setoran, bukan jumlah kerugian negara yang telah ditetapkan KPK.
KPK kini mendalami bagaimana mekanisme permintaan uang tersebut dilakukan. Penyidik masih menelusuri apakah permintaan setoran disampaikan langsung oleh kepala daerah kepada para camat atau melalui pihak lain sebagai perantara. Penelusuran ini penting untuk mengungkap pihak yang menginisiasi, proses pengumpulan dana, serta aliran uang yang diduga berkaitan dengan penyelenggaraan acara.
Selain dugaan setoran kecamatan, KPK juga menyoroti proses penunjukan langsung pihak swasta sebagai penyelenggara kegiatan. Penyidik menduga mekanisme pengadaan EO tidak berjalan sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa. Perkara ini berkaitan dengan tersangka Muhammad Amin Wahyu Utomo (MAW), pihak swasta dari PT Madani Winasis Creative. KPK turut mendalami dugaan pemberian kickback atau uang balasan dari pihak swasta kepada pihak bupati terkait penyelenggaraan acara tersebut.
Salah satu kegiatan yang masuk dalam pendalaman penyidik adalah perayaan HUT ke-222 Klaten yang menampilkan 9.222 porsi sop ayam dan meraih rekor Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI) pada 1 Agustus 2026. Kegiatan tersebut semestinya menjadi sarana promosi kuliner dan peningkatan daya tarik wisata daerah. Namun, KPK kini menelusuri dugaan penyimpangan dalam pembiayaan maupun proses pengadaan penyelenggaraannya.
Kasus ini merupakan bagian dari penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2025–2026. KPK sebelumnya melakukan operasi tangkap tangan pada 15 Oktober 2026 dan menetapkan tiga tersangka, yakni Bupati Klaten nonaktif Hamenang Wajar Ismoyo, Kepala Perwakilan BPK Jawa Tengah Ahmad Luthfi H Rahmatullah, serta pihak swasta Muhammad Amin Wahyu Utomo. KPK mengembangkan penyidikan dalam sejumlah klaster, termasuk pengadaan barang dan jasa, dugaan suap terkait pemeriksaan keuangan, perizinan tambang galian C, serta penerimaan uang dari sejumlah organisasi perangkat daerah.
Penyidikan masih terus berjalan. KPK perlu mengungkap secara terang sumber pendanaan HUT Klaten, pihak yang meminta setoran, mekanisme pengadaan EO, hingga aliran dana yang diduga diterima pihak tertentu. Pemeriksaan para camat juga harus ditempatkan sebagai bagian dari proses pengumpulan keterangan, bukan bukti bahwa seluruh saksi terlibat tindak pidana. Prinsip praduga tak bersalah tetap berlaku sampai ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.(*)













