BATAM | ATISI NEWS – Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) IV bersama Satuan Tugas Pengawasan Orang Asing (Satgas POA) BAIS TNI menggagalkan dugaan keberangkatan ilegal 12 warga negara Vietnam yang diduga hendak menuju Malaysia melalui jalur laut tidak resmi. Operasi berlangsung pada Selasa, 20 Oktober 2026, di kawasan Pulau Lumba, Kelurahan Kasu, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam, Kepulauan Riau.
Pengamanan dilakukan sekitar pukul 13.30 hingga 18.30 WIB setelah tim gabungan mengembangkan informasi dari pemeriksaan terhadap tiga warga negara asing (WNA), yakni dua warga Vietnam dan satu warga Myanmar. Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui penyelidikan dan pemantauan di lokasi yang diduga berkaitan dengan rencana keberangkatan melalui jalur tidak resmi.
Dalam operasi itu, petugas mengamankan 12 WNA Vietnam, terdiri atas tujuh perempuan dan lima laki-laki. Berdasarkan pemeriksaan awal, mereka diduga telah melewati batas izin tinggal atau overstay dan berupaya keluar dari Indonesia tanpa melalui pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Namun, dugaan pelanggaran tersebut masih perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan sesuai ketentuan hukum.
Komandan Kodaeral IV Laksamana Muda TNI Berkat Widjanarko menyampaikan bahwa motif keberangkatan para WNA masih didalami. Belum ada kesimpulan mengenai alasan mereka memilih jalur tidak resmi maupun kemungkinan keterlibatan pihak lain. Karena itu, dugaan pelanggaran keimigrasian tersebut perlu dibedakan dari kesimpulan mengenai tindak pidana lain yang belum terbukti.
Untuk penanganan lebih lanjut sesuai kewenangan, seluruh WNA tersebut telah diserahkan kepada Kantor Imigrasi Batam. Instansi keimigrasian diharapkan menindaklanjuti pemeriksaan status izin tinggal, dokumen perjalanan, serta alasan keberangkatan mereka. Informasi mengenai hasil pemeriksaan lanjutan maupun kemungkinan adanya pihak yang mengatur perjalanan tersebut belum tercantum dalam keterangan yang tersedia.
Kodaeral IV menyatakan akan terus memperkuat pengawasan perairan perbatasan bersama instansi terkait. Berkat Widjanarko juga mengimbau masyarakat Kepulauan Riau agar melaporkan aktivitas mencurigakan kepada aparat berwenang. Pengawasan tersebut dinilai penting untuk mencegah pelanggaran lintas negara sekaligus menjaga keamanan wilayah maritim Indonesia.
Pengungkapan ini menegaskan pentingnya koordinasi antara aparat pertahanan laut dan imigrasi dalam menangani dugaan pelanggaran di kawasan perbatasan. Meski demikian, proses pemeriksaan tetap menjadi dasar untuk menentukan status hukum masing-masing WNA, dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah dan penegakan hukum sesuai peraturan yang berlaku.(*)
