MEDAN | Atisinews.com – Pemandangan tak biasa yang memperlihatkan sejumlah tahanan kasus narkotika makan bersama anggota kepolisian di sebuah restoran di Kota Medan, Sumatera Utara, memantik pertanyaan serius tentang profesionalitas pengawalan tahanan. Dalam video yang viral di media sosial, para tahanan mengenakan kaus oranye dan tangan terborgol, sementara mereka duduk menikmati hidangan bersama personel polisi di Rumah Makan Kembang, kawasan Medan Amplas, Senin (16/11/2026). Polda Sumatera Utara membenarkan bahwa mereka merupakan tahanan kasus narkoba yang dibawa anggota Satresnarkoba Polres Asahan.
Kejadian ini bukan sekadar persoalan makan siang. Publik mempertanyakan bagaimana seseorang yang sedang berstatus tahanan bisa dibawa ke tempat makan umum dan duduk satu meja bersama petugas yang bertanggung jawab mengawalnya. Siapa yang mengambil keputusan tersebut? Apakah ada izin atau prosedur khusus? Bagaimana standar pengamanan diterapkan selama berada di ruang publik? Pertanyaan-pertanyaan itu layak dijawab secara terbuka, bukan sekadar diselesaikan dengan penjelasan singkat.
Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Ferry Walintukan menjelaskan, peristiwa tersebut terjadi setelah konferensi pers pengungkapan kasus narkotika di Mapolda Sumut, Senin (16/11/2026). Personel dari sejumlah wilayah sebelumnya membawa tahanan ke Medan untuk dihadirkan dalam kegiatan tersebut. Setelah acara selesai menjelang siang, anggota yang belum sempat makan memutuskan singgah di Rumah Makan Kembang sebelum kembali ke daerah masing-masing. Ferry menyebut para tahanan ikut diajak makan karena anggota tidak tega meninggalkan mereka di dalam kendaraan. Ia juga membantah anggapan bahwa lokasi tersebut merupakan restoran mewah.
Namun, alasan kemanusiaan tidak serta-merta menutup ruang evaluasi. Hak tahanan untuk memperoleh makanan memang harus dipenuhi, tetapi kewajiban petugas menjaga keamanan, membatasi pergerakan, serta mematuhi prosedur pengawalan juga tidak boleh diabaikan. Jika persoalannya hanya memastikan tahanan mendapatkan makanan, publik tentu berhak mempertanyakan apakah tidak tersedia alternatif yang lebih terukur, seperti menyiapkan makanan dalam kemasan atau mengatur tempat makan dengan pengamanan khusus. Pertimbangan praktis semestinya tidak mengalahkan standar profesionalitas.
Merespons polemik tersebut, Polda Sumut menyampaikan permohonan maaf dan memastikan persoalan itu ditangani Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam). Ferry menyatakan pemeriksaan dilakukan untuk mendalami kejadian serta memastikan ada atau tidaknya pelanggaran yang dilakukan personel. “Kami Polda Sumatera Utara meminta maaf kalau itu kurang pantas. Ini menjadi bahan koreksi kami,” ujarnya. Polda Sumut juga menyatakan anggota yang terbukti melanggar ketentuan akan diproses sesuai aturan yang berlaku.
Kini, perhatian publik tidak cukup hanya diarahkan pada permintaan maaf institusi. Hasil pemeriksaan Propam menjadi hal yang jauh lebih penting. Masyarakat perlu mengetahui apakah keputusan membawa tahanan ke restoran telah mendapat persetujuan atasan, bagaimana pengaturan pengawalan dilakukan, serta apakah tindakan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Transparansi diperlukan agar tidak muncul kesan bahwa pemeriksaan internal hanya menjadi formalitas ketika sebuah tindakan anggota kepolisian terlanjur viral.
Bagaimanapun, perlakuan manusiawi terhadap tahanan merupakan kewajiban, bukan keistimewaan. Namun, profesionalitas aparat juga diukur dari kemampuan menjalankan tugas secara disiplin, proporsional, dan bertanggung jawab. Jika tidak ditemukan pelanggaran, Polda Sumut perlu menjelaskan dasar prosedurnya kepada masyarakat. Sebaliknya, apabila ditemukan penyimpangan, penindakan harus dilakukan secara tegas dan terbuka. Sebab, kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian tidak cukup dibangun melalui permintaan maaf, tetapi harus dibuktikan melalui akuntabilitas dan konsistensi penegakan aturan.(*)













