JAKARTA | Atisinews.com – Presiden Prabowo Subianto dibuat salah tingkah setelah mengetahui siapa sebenarnya pemasang iklan yang memenuhi kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat. Awalnya, Prabowo sempat memprotes Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Namun, fakta yang terungkap justru di luar dugaan: pemasangnya ternyata kader Partai Gerindra sendiri!
Cerita mengejutkan itu diungkap Prabowo saat menghadiri puncak peringatan HUT ke-15 Partai NasDem di NasDem Tower, Jakarta, Rabu malam (11/11/2026). Ia mengaku terganggu melihat banyaknya iklan di kawasan Bundaran HI yang dinilai merusak keindahan salah satu ikon ibu kota.
Tak tinggal diam, Prabowo langsung menghubungi Pramono dan mempertanyakan banyaknya iklan tersebut. Presiden semula menduga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kurang tegas melakukan penertiban. Bahkan, ia sempat mengira persoalan itu berkaitan dengan kader PDI Perjuangan yang dipimpin Pramono.
Namun, jawaban Pramono justru menjadi tamparan tak terduga. Menurut cerita Prabowo, Gubernur DKI Jakarta itu menjelaskan bahwa iklan-iklan yang dipersoalkan ternyata dipasang oleh kader Gerindra. Dengan kata lain, pihak yang sempat dicurigai Prabowo bukanlah pelakunya. Justru kader dari partainya sendiri yang berada di balik pemasangan iklan tersebut.
Prabowo pun mengakui telah salah sangka. Ia tidak berusaha membela kadernya sendiri. Sebaliknya, Presiden menegaskan iklan tersebut harus dicopot. Bahkan, ia menyatakan siap turun tangan apabila diperlukan. Sikap itu menjadi pesan keras bahwa kedekatan politik tidak boleh menjadi tameng untuk menghindari aturan.
Pramono kemudian menyampaikan terima kasih setelah kawasan Bundaran HI kembali bersih dari iklan yang dipersoalkan. Prabowo juga mengaku meminta maaf karena sempat berprasangka terhadap Gubernur DKI Jakarta tersebut. Cerita ini sekaligus memperlihatkan bagaimana persoalan reklame di ruang publik bisa berkembang menjadi persoalan politik ketika pihak yang memasangnya justru berasal dari lingkaran partai penguasa.
Peristiwa ini menyisakan pertanyaan penting: apakah aturan penataan reklame di Jakarta benar-benar berlaku sama bagi semua pihak, termasuk kader partai politik? Publik tentu menunggu konsistensi pemerintah dalam menertibkan reklame tanpa pandang bulu. Sebab, keindahan kota dan kepatuhan terhadap aturan seharusnya tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan politik.(*)
