SAMARINDA | ATISI NEWS — Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menyatakan akan mencopot ajudannya, Asky Rizal Toding, setelah insiden yang melibatkan anggota pengawalnya dengan mahasiswa menuai protes. Pernyataan tersebut disampaikan saat Rudy menemui Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) di halaman Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda, Rabu (21/10/2026).
Persoalan ini bermula dari insiden pada Senin (19/10/2026) sekitar pukul 18.00 WITA di kawasan Masjid Nurul Mukminin, kompleks Kantor Gubernur Kaltim. Peristiwa tersebut terjadi setelah mahasiswa menggelar aksi terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Rekaman kejadian yang beredar di media sosial kemudian memicu perhatian publik dan desakan agar pemerintah daerah mengambil tindakan.
Saat berdialog dengan demonstran, Rudy merespons tuntutan tersebut dengan pernyataan tegas, “Kita pecat.” Ia menyampaikan bahwa ajudan yang bersangkutan akan dilepas dari tugas pengawalan gubernur dan dikembalikan ke institusi asalnya. Sikap tersebut menjadi bagian dari respons pemerintah provinsi terhadap aspirasi yang disampaikan mahasiswa.
Selain pernyataan itu, gestur Rudy yang menyilangkan tangan di bagian leher turut menjadi sorotan dalam video yang beredar. Namun, makna gestur tersebut tidak dapat dipastikan hanya berdasarkan potongan rekaman. Penilaian yang objektif perlu mempertimbangkan konteks lengkap kejadian serta pernyataan yang disampaikan dalam pertemuan tersebut.
Di sisi lain, Asky Rizal Toding telah menyampaikan permohonan maaf melalui video klarifikasi. Ia mengakui tindakannya berlebihan dan menyebut kejadian itu berlangsung spontan, tanpa instruksi dari pihak lain. Polda Kaltim juga menindaklanjuti persoalan tersebut melalui koordinasi dengan Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam). Informasi yang beredar menyebut Asky merupakan personel Brimob Polda Kalimantan Utara yang ditugaskan sebagai ajudan gubernur.
Pengembalian ajudan ke institusi asalnya tidak serta-merta mengakhiri pemeriksaan. Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro menyatakan penanganan terhadap anggota yang bersangkutan tetap dikoordinasikan dengan kesatuan asal. Penentuan sanksi etik atau disiplin harus mengacu pada hasil pemeriksaan dan kewenangan institusi kepolisian.
Dalam aksi tersebut, GERAM juga menyampaikan sejumlah persoalan lain, mulai dari penanganan karhutla hingga masalah distribusi bahan bakar minyak (BBM), pemadaman listrik bergilir, dan evaluasi program pemerintah daerah. Koordinator aksi Angga Wato menilai jawaban yang diberikan gubernur masih normatif dan menyatakan pihaknya akan membahas langkah lanjutan. Publik kini menantikan tindak lanjut atas tuntutan mahasiswa serta kejelasan hasil pemeriksaan terhadap anggota kepolisian yang terlibat.(*)
