KETAPANG | ATISI NEWS — Temuan tanaman kelapa sawit di lahan bekas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menjadi sorotan. Aktivitas tersebut memunculkan pertanyaan tentang pengawasan kawasan hutan, pemulihan lingkungan, serta pihak yang bertanggung jawab atas pemanfaatan lahan setelah kebakaran.
Peristiwa yang menjadi perhatian publik terjadi di Desa Sungai Awan Kiri, Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Pada Selasa, 8 September 2026, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau sekaligus menyegel lokasi yang terdampak karhutla. Dalam peninjauan tersebut, ditemukan indikasi aktivitas penanaman sawit ketika bekas kebakaran masih menjadi perhatian petugas.
Menteri Kehutanan menyoroti aktivitas penanaman yang dinilai terlalu cepat setelah kebakaran. Pemerintah kemudian melibatkan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, kepolisian, dan Kesatuan Pengelolaan Hutan untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Satu alat berat juga disita dalam proses penanganan kasus itu.
Temuan tersebut menegaskan pentingnya penyelidikan untuk memastikan kronologi kebakaran, status kawasan, serta pihak yang melakukan aktivitas penanaman. Namun, keberadaan bibit sawit di lahan bekas terbakar tidak dengan sendirinya membuktikan siapa yang menyebabkan kebakaran. Penentuan tanggung jawab harus didasarkan pada bukti dan hasil penyelidikan aparat berwenang.
Kasus serupa juga menjadi perhatian di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat. Pada 16 Oktober 2026, pemerintah daerah bersama kepolisian menemukan tanaman sawit di lahan bekas karhutla di Kecamatan Timpeh. Menurut pemberitaan detikSumut pada 19 Oktober 2026, petugas memasang papan larangan dan menindaklanjuti temuan tersebut. Peristiwa ini menunjukkan bahwa pengawasan lahan pascakebakaran memerlukan koordinasi lintas instansi.
Di sisi lain, pemulihan kawasan terdampak karhutla perlu dilakukan dengan memperhatikan fungsi dan status hukumnya. Pemeriksaan lapangan, pengumpulan keterangan saksi, serta verifikasi bukti menjadi langkah penting agar penanganan tidak berhenti pada polemik di media sosial. Publik juga berhak memperoleh penjelasan mengenai hasil penyelidikan dan tindakan yang diambil terhadap pihak yang terbukti melanggar aturan.
ATISI NEWS menilai, pengungkapan kasus secara transparan penting untuk menjaga kelestarian hutan dan mencegah kebakaran berulang. Hingga identitas pihak yang bertanggung jawab dan seluruh fakta peristiwa terkonfirmasi melalui sumber resmi, dugaan harus tetap diperlakukan sebagai dugaan. Penegakan hukum yang berbasis bukti dan pemulihan lingkungan harus berjalan beriringan.***
