JAKARTA| ATISI NEWS — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghibahkan dua aset tanah beserta bangunan hasil rampasan perkara korupsi kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Total nilai kedua aset tersebut mencapai Rp9.653.352.000 atau sekitar Rp9,65 miliar. Penyerahan dilakukan di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, 20 Oktober 2026.
Penyerahan hibah ditandai dengan penandatanganan naskah hibah dan berita acara serah terima oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto. Hibah ini bertujuan mengoptimalkan pemanfaatan aset hasil penegakan hukum agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dua aset tersebut berada di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, dan Kemayoran, Jakarta Pusat. Aset di Tebet berupa tanah seluas 240 meter persegi dengan bangunan seluas 59,4 meter persegi, sedangkan aset di Kemayoran memiliki luas tanah 234 meter persegi dan bangunan 236 meter persegi.
Berdasarkan informasi yang disampaikan kepada publik, aset di Tebet bernilai sekitar Rp4,30 miliar, sementara aset di Kemayoran bernilai sekitar Rp5,36 miliar. Keduanya berasal dari perkara tindak pidana korupsi yang berbeda dan telah menjadi barang rampasan negara.
Gubernur Pramono Anung menyatakan bahwa aset hibah tersebut akan dimanfaatkan sebaik mungkin. Pemprov DKI Jakarta telah menetapkan aset di Kemayoran untuk digunakan sebagai pos pemadam kebakaran karena dinilai dibutuhkan di kawasan tersebut.
Sementara itu, pemanfaatan aset di Tebet masih perlu disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan publik. Pengelolaan kedua aset diharapkan dilakukan secara transparan dan akuntabel sehingga tidak hanya menambah aset daerah, tetapi juga mendukung peningkatan layanan kepada warga.
Hibah ini menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan barang rampasan negara agar memiliki nilai guna setelah proses penegakan hukum. Pemanfaatan aset tersebut akan menjadi perhatian dalam memastikan hasil pemberantasan korupsi dapat memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat. (*)
