CARACAS|Atisinews.com – Ibu kota Venezuela, Caracas, yang pernah dikenal sebagai salah satu kota dengan tingkat pembunuhan tertinggi di dunia, kini mengalami penurunan kejahatan yang signifikan. Namun, perubahan situasi keamanan ini menyisakan pertanyaan serius mengenai dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam operasi polisi yang dilaporkan menewaskan ribuan orang.
Laporan mengenai kondisi Caracas tersebut kembali menjadi perhatian pada Jumat (16/10/2026). Penurunan angka kejahatan dikaitkan dengan operasi keamanan keras yang dilakukan aparat Venezuela. Meski sejumlah warga merasakan lingkungan yang lebih aman, keberhasilan penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari persoalan penggunaan kekuatan mematikan dan perlindungan hak warga sipil.
Sebelumnya, Venezuela menghadapi persoalan kekerasan, pembunuhan, penculikan, dan aktivitas kelompok bersenjata. Data yang dikutip The Wall Street Journal menunjukkan angka pembunuhan pada 2016 mencapai sekitar 92 kasus per 100.000 penduduk, kemudian turun menjadi 26,8 kasus pada 2023. Meski demikian, angka yang lebih rendah pada periode berikutnya perlu dinilai secara hati-hati karena keterbatasan data dan perbedaan metode penghitungan.
Di sisi lain, operasi polisi yang dilakukan dengan kekuatan besar menuai sorotan karena adanya dugaan pembunuhan di luar proses hukum. Organisasi hak asasi manusia, termasuk Amnesty International dan Human Rights Watch, telah mendokumentasikan dugaan pelanggaran serius oleh aparat keamanan Venezuela. Karena itu, penurunan kriminalitas perlu dinilai bersama transparansi penyelidikan, pertanggungjawaban aparat, dan akses keadilan bagi keluarga korban.
Persoalan ini semakin kompleks setelah pemerintah Venezuela pada 24 Juli 2026 secara resmi menyampaikan pemberitahuan pengunduran diri dari Statuta Roma, perjanjian yang menjadi dasar keanggotaan negara dalam Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court (ICC). Pemerintah Venezuela, melalui Presiden sementara Delcy Rodríguez dan pejabat pemerintah terkait, mengkritik ICC sebagai lembaga yang dinilai bias. Pengunduran diri tersebut dijadwalkan berlaku pada 24 Juli 2027, satu tahun setelah pemberitahuan disampaikan.
Namun, ICC masih menangani penyelidikan terpisah mengenai dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan di Venezuela, khususnya tindakan yang diduga dilakukan sejak sedikitnya April 2017 dalam konteks penahanan. Amnesty International melalui Direktur Regional Amerika, Ana Piquer, menegaskan bahwa keputusan keluar dari Statuta Roma tidak otomatis menghentikan penyelidikan atas dugaan kejahatan yang terjadi ketika Venezuela masih menjadi negara pihak. Pada 7 Agustus 2026, pimpinan Majelis Negara-Negara Pihak ICC juga menyatakan keprihatinan atas langkah penarikan diri tersebut.
Situasi Caracas memperlihatkan dilema besar dalam penegakan hukum: keamanan publik harus berjalan beriringan dengan perlindungan hak asasi manusia. Pemerintah Venezuela berkepentingan menjelaskan hasil operasi keamanan dan dasar kebijakannya, sedangkan aparat penegak hukum, lembaga HAM, ICC, serta keluarga korban tetap memiliki peran penting dalam mengungkap fakta. Penurunan kriminalitas dapat menjadi perkembangan positif, tetapi keadilan bagi korban dan pertanggungjawaban atas dugaan pelanggaran tidak boleh diabaikan.***
