JAKARTA | Atisinews.com – Nama Raffi Ahmad kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, bukan karena dunia hiburan, melainkan polemik kerja sama endorsement perusahaan RANS dengan dua kementerian yang nilainya mencapai Rp14,69 miliar. Setelah menuai kritik dan pertanyaan masyarakat, Raffi akhirnya angkat bicara. Ia menyampaikan permintaan maaf sekaligus menyatakan terbuka terhadap pemeriksaan atau audit.
Dalam video klarifikasi yang diunggah melalui akun Instagram pribadinya, Senin (16/11/2026), Raffi menegaskan tidak ingin mencari pembenaran atas polemik tersebut. Ia mengaku menerima kritik masyarakat sebagai pengingat agar lebih berhati-hati dalam menjalankan tanggung jawab, terutama karena dirinya juga mengemban jabatan sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.
“Terima kasih atas kritik, mengingatkan, dan semua masukan. Tidak ada pembelaan, saya meminta maaf,” demikian inti pernyataan Raffi dalam klarifikasinya.
Tak hanya menyampaikan permintaan maaf, Raffi bersama Ariel, Desta, dan Gading Marten yang tergabung dalam The Dudas Minus One juga mengumumkan komitmen menyalurkan dana Rp15 miliar untuk membantu masyarakat terdampak bencana di Aceh. Bantuan tersebut direncanakan menyasar wilayah Pidie Jaya dan Gayo Lues, antara lain untuk pembangunan bendungan, logistik, serta kebutuhan masyarakat. Komitmen ini menjadi perhatian tersendiri di tengah ramainya perbincangan mengenai nilai kerja sama RANS dengan kementerian.
Lantas, apa yang sebenarnya menjadi persoalan? Sorotan bermula dari pengadaan jasa promosi yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia dengan Kementerian Kebudayaan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Berdasarkan rincian yang disampaikan perusahaan, nilai kerja sama mencapai Rp14.696.955.002. Angka tersebut terdiri dari sekitar Rp3,9 miliar untuk satu kampanye bersama Kementerian Kebudayaan dan Rp10,79 miliar untuk tiga kampanye bersama KKP.
Manajemen RANS sebelumnya menjelaskan bahwa kontrak tersebut tidak sekadar membayar unggahan di media sosial. Lingkup pekerjaan mencakup produksi konten, perjalanan, logistik, kehadiran dalam kegiatan, serta berbagai aktivitas promosi. Perusahaan juga menyebut empat kampanye menghasilkan lebih dari 150 output dengan total lebih dari 52,6 juta penayangan. Namun, penjelasan tersebut belum otomatis menjawab seluruh pertanyaan publik mengenai kewajaran nilai kontrak, proses pengadaan, dan potensi konflik kepentingan.
Di tengah polemik tersebut, Raffi menyatakan tidak keberatan apabila kerja sama itu diperiksa oleh lembaga pengawasan sesuai kewenangannya, termasuk Inspektorat, BPKP, maupun BPK. Pernyataan ini menjadi penting karena publik membutuhkan kejelasan, bukan sekadar klarifikasi. Apalagi, status Raffi sebagai pejabat publik sekaligus figur yang memiliki kepentingan bisnis membuat aspek transparansi dan kepatutan menjadi perhatian utama. Hingga berita ini diterbitkan, kesiapan audit tersebut belum dapat disamakan dengan hasil pemeriksaan resmi.
Polemik ini kini menyisakan satu pertanyaan besar: apakah klarifikasi, permintaan maaf, dan komitmen bantuan Rp15 miliar cukup untuk menjawab keresahan masyarakat? Jawabannya akan sangat bergantung pada transparansi data kontrak, hasil pengawasan independen, serta tindak lanjut seluruh pihak terkait. Sebab, kepercayaan publik tidak hanya dibangun melalui pernyataan, tetapi juga melalui pembuktian yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.(*)













