AMBON | ATISI NEWS — Satuan Brigade Mobil (Satbrimob) Polda Maluku menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada delapan personel. Upacara pemberhentian digelar di Lapangan Markas Komando Satbrimob Polda Maluku, Ambon, pada Rabu, 21 Oktober 2026. Salah satu personel yang diberhentikan merupakan perwira berpangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP).
Upacara dipimpin Komandan Satbrimob Polda Maluku, Kombes Pol. Tedy Purnanto, dan dihadiri jajaran pejabat utama serta para komandan batalyon pelopor. Pelaksanaan PTDH dilakukan secara *in absentia*, yakni tanpa kehadiran personel yang dijatuhi sanksi.
Tedy menjelaskan bahwa keputusan pemberhentian tersebut melalui proses penegakan aturan internal. Tahapannya mencakup pembinaan, pemeriksaan disiplin, serta persidangan kode etik profesi Polri. Menurutnya, keputusan itu bukan tindakan yang diambil secara mendadak, melainkan bagian dari mekanisme yang berlaku di lingkungan kepolisian.
Delapan personel yang diberhentikan berdasarkan informasi yang disampaikan Satbrimob Polda Maluku adalah AKP Arivin Wakanubun, Bripka Eko Munanto, Bripka Andre Batuwael, Bripka Risdian Landeu, Brigadir Felix Marciano Loppies, Brigadir Aristoteles Mosse, Brigadir Jusman Walid, dan Bripda Maichel Hulkala. Namun, rincian pelanggaran yang menjadi dasar sanksi masing-masing personel belum dijabarkan secara lengkap dalam pemberitaan yang tersedia.
Tedy mengakui pemberhentian delapan anggota merupakan keputusan berat. Meski demikian, ia menegaskan bahwa tanggung jawab pimpinan mengharuskannya menjalankan aturan demi menjaga kedisiplinan, profesionalitas, dan soliditas organisasi. Penegakan kode etik, menurutnya, juga menjadi pengingat bagi anggota lain agar menjalankan tugas sesuai ketentuan.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol. Rositah Umasugi, menekankan pentingnya integritas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Kepercayaan masyarakat terhadap Polri perlu dijaga melalui perilaku personel yang profesional dan kepatuhan terhadap aturan. Untuk memberikan informasi yang utuh kepada publik, penjelasan lebih terperinci mengenai dasar pelanggaran setiap personel tetap perlu merujuk pada keterangan resmi pihak berwenang.
PTDH terhadap delapan personel ini menjadi sorotan terkait penerapan disiplin dan kode etik di lingkungan Polri. Di sisi lain, pemberitaan mengenai sanksi institusi perlu tetap berpijak pada informasi terverifikasi, membedakan fakta dari hal yang belum dijelaskan, serta memberi ruang bagi klarifikasi resmi apabila tersedia.(*)
