JAKARTA BARAT | Atisinews.com – Kembali ke tengah masyarakat setelah menjalani proses hukum bukanlah akhir dari perjuangan. Tantangan sesungguhnya justru dimulai ketika seseorang harus membangun kembali kehidupan, mendapatkan pekerjaan, memperoleh kepercayaan, dan diterima di lingkungan sosialnya.
Persoalan itulah yang menjadi perhatian Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Jakarta Barat. Melalui pembentukan Kelompok Layanan Bimbingan Integrasi (Kelayan Binter) dan penguatan Forum Reintegrasi Sosial (Foris), Bapas mengajak pemerintah daerah, TNI-Polri, dunia usaha, serta masyarakat terlibat langsung dalam membuka peluang kehidupan baru bagi klien pemasyarakatan.
Langkah strategis tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) Kelayan Binter di Harris Suites Puri Mansion, Ballroom Puri Mansion Estate, Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat, Selasa (17/11/2026). Forum ini melibatkan unsur Forkopimko Jakarta Barat, pimpinan delapan kecamatan dan 56 kelurahan, kepala Bapas se-DKI Jakarta, Danramil, serta Kapolsek. Keterlibatan lintas sektor tersebut diharapkan membuat pembimbingan klien tidak berhenti pada pengawasan administratif, tetapi berkembang menjadi dukungan sosial yang nyata.
Kepala Bapas Kelas I Jakarta Barat, Raden Mas Kristyo Nugroho, menegaskan bahwa keberhasilan reintegrasi sosial tidak mungkin hanya dibebankan kepada petugas pemasyarakatan. Klien membutuhkan lingkungan yang bersedia menerima, akses pelatihan, kesempatan bekerja, serta ruang untuk membuktikan perubahan dirinya. “Reintegrasi sosial merupakan bagian krusial dalam sistem pemasyarakatan yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara individu dengan lingkungan sosialnya,” tegas Kristyo. Menurutnya, penerimaan masyarakat dan pengawasan terkoordinasi juga penting untuk meminimalkan risiko pengulangan tindak pidana.
Dukungan konkret mulai diarahkan pada pemberdayaan ekonomi dan pemulihan sosial. Melalui kolaborasi dengan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, klien diharapkan dapat mengakses pelatihan keterampilan dan peningkatan kompetensi kerja. Sementara itu, Suku Dinas Sosial Jakarta Barat diharapkan memperkuat akses layanan rehabilitasi sosial. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Daerah Khusus Jakarta, Mardi Santoso, turut mendukung sinergi berkelanjutan tersebut. Wali Kota Jakarta Barat, Iin Mutmainnah, juga menyatakan dukungannya dengan menekankan pentingnya soliditas pemerintah hingga tingkat kelurahan. Ia menyebut Jakarta Barat memiliki sekitar 2,5 juta penduduk yang tersebar di delapan kecamatan dan 56 kelurahan.
FGD tersebut menghadirkan Direktur Pembimbingan Kemasyarakatan Kusnali, Kepala Subdirektorat Pengawasan Klien Pemasyarakatan Sri Astiana, Kasat Binmas Polres Metro Jakarta Barat Kompol Agung Nugroho, serta Executive Director Institute for Monitoring and Preventive Action of Conflict (IMPAC), Ivindra Primadi. Kegiatan ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama antara Bapas Jakarta Barat dan unsur Forkopimko. Kesepakatan ini diarahkan untuk memperkuat koordinasi pembimbingan, pengawasan, pemberdayaan, dan pemenuhan kebutuhan klien pemasyarakatan.
Namun, tantangan terbesar justru berada setelah kesepakatan ditandatangani. Apakah pelatihan benar-benar membuka peluang kerja? Apakah dunia usaha bersedia memberikan kesempatan? Dan apakah masyarakat mampu menerima seseorang tanpa terus membebani masa lalunya? Pertanyaan tersebut menjadi ukuran penting keberhasilan Kelayan Binter dan Foris. Sebab, reintegrasi sosial tidak cukup dibangun melalui rapat dan penandatanganan komitmen. Hasilnya harus terlihat dari semakin terbukanya kesempatan hidup mandiri, berkurangnya stigma, serta kemampuan klien pemasyarakatan kembali menjadi bagian produktif masyarakat. Kesempatan kedua harus dibuktikan dengan tindakan nyata, bukan sekadar janji.***













