JAKARTA, RadarJakarta.id – Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menepis kabar mengenai rencana pergantian Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI). Ia menegaskan, hingga Kamis (19/11/2026), tidak ada agenda pergantian pucuk pimpinan TNI. Pernyataan tersebut sekaligus menjawab spekulasi yang berkembang mengenai posisi Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Penegasan itu disampaikan Sjafrie kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026), setelah melakukan pertemuan dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. “Tidak ada. Semua berjalan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Tidak ada rencana pergantian panglima,” tegas Sjafrie.
Pernyataan Menhan tersebut memperjelas bahwa pemerintah belum menyampaikan adanya keputusan pergantian Panglima TNI. Hingga saat ini, Jenderal Agus Subiyanto masih menduduki jabatan tersebut. Ia sebelumnya dilantik pada November 2023 oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani sebelumnya menyampaikan bahwa DPR belum menerima Surat Presiden (Surpres) mengenai pergantian Panglima TNI. Hal senada juga pernah disampaikan Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto yang menyatakan pemerintah belum mengirimkan surat tersebut kepada DPR.
Ketika kembali ditanya mengenai keberadaan Surpres pergantian Panglima TNI, Sjafrie tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Sikap tersebut membuat informasi mengenai proses administrasi pergantian pimpinan TNI tetap perlu dikonfirmasi melalui keterangan resmi pemerintah dan lembaga terkait.
Di sisi lain, Sjafrie menjelaskan bahwa pertemuannya dengan Dasco membahas agenda pertahanan negara, termasuk rencana penyempurnaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara serta perkembangan pembangunan batalyon baru di sejumlah daerah. Ia menegaskan pertemuan tersebut berfokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi kementeriannya.
Dengan demikian, pernyataan Menhan Sjafrie menjadi penegasan penting di tengah berkembangnya isu pergantian Panglima TNI. Namun, kepastian mengenai perubahan jabatan strategis tersebut tetap berada pada keputusan resmi Presiden dan mekanisme ketatanegaraan yang berlaku. Masyarakat diharapkan tidak menjadikan spekulasi sebagai keputusan sebelum ada pengumuman resmi pemerintah.***













