JAKARTA | Atisinews.com – Proses pencarian Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka memasuki tahapan penting. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa terdapat 22 persyaratan yang harus dipenuhi oleh dua calon wakil presiden (cawapres) yang akan diajukan Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan tersebut disampaikan Muzani seusai rapat gabungan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026). Ia menegaskan, setiap nama kandidat harus disertai dokumen persyaratan ketika diserahkan kepada MPR. Kelengkapan tersebut nantinya diperiksa melalui tim verifikasi yang telah dibentuk lembaga legislatif tersebut.
Muzani menyebutkan, tim verifikasi akan menguraikan secara terperinci dokumen yang harus dipenuhi, termasuk ijazah dan persyaratan kesehatan. Tim verifikasi dikoordinasikan Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat, sedangkan Habiburokhman ditunjuk sebagai ketua tim. MPR juga membentuk panitia ad hoc yang dipimpin Bambang Wuryanto untuk mempersiapkan proses pemilihan.
Menurut ketentuan Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, persyaratan dasar calon presiden dan wakil presiden mencakup sejumlah ketentuan penting. Di antaranya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berstatus WNI sejak lahir, tidak pernah melakukan pengkhianatan terhadap negara, tidak terlibat tindak pidana korupsi, sehat jasmani dan rohani, bebas penyalahgunaan narkotika, melaporkan kekayaan, memenuhi kewajiban pajak, serta memiliki rekam jejak dan persyaratan administratif sesuai undang-undang.
Ada hal yang perlu diperhatikan. Pasal 169 memuat 20 huruf persyaratan hukum, sedangkan Muzani menyebut 22 persyaratan kelengkapan yang harus dipenuhi kandidat. Hingga pernyataan tersebut disampaikan pada 16 November, MPR belum merinci seluruh 22 butir itu kepada publik. Karena itu, dua persyaratan tambahan tersebut belum dapat dipastikan sebagai ketentuan baru dalam UU Pemilu.
Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, Presiden mengusulkan dua calon kepada MPR untuk dipilih. MPR menetapkan satu di antara dua kandidat tersebut. Prabowo diberi tenggat hingga Rabu, 25 November 2026, untuk menyerahkan kedua nama beserta kelengkapan dokumennya. Sidang pemilihan dan pelantikan wapres dijadwalkan berlangsung pada 9 Desember 2026, setelah mengalami perubahan dari jadwal sebelumnya.
Perkembangan ini menjadi perhatian publik karena proses pergantian wakil presiden bukan sekadar keputusan politik. Setiap kandidat harus memenuhi ketentuan konstitusi dan persyaratan administrasi yang berlaku. Publik juga perlu memperoleh penjelasan terbuka mengenai seluruh dokumen yang diperiksa agar proses pemilihan berlangsung transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip negara hukum.(*)













