JAKARTA TIMUR | Atisinews.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai mempercepat pembenahan kawasan Kramat Jati, Jakarta Timur. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyetujui langkah penertiban tujuh bangunan yang berdiri di atas lahan milik Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) tanpa izin. Pada saat bersamaan, Pemprov DKI memberikan keringanan kepada pedagang yang bersedia direlokasi berupa pembebasan iuran selama enam bulan.
Kebijakan tersebut dibahas Pramono saat menggelar rapat bersama jajaran Kecamatan Kramat Jati pada Jumat, 13 November 2026. Dalam pertemuan itu, persoalan penguasaan aset pemerintah menjadi salah satu perhatian utama. Pramono meminta jajarannya menindaklanjuti keberadaan bangunan yang dinilai tidak memiliki dasar perizinan sah. Namun, sebelum penertiban dilakukan, pemerintah akan menyampaikan tiga tahapan surat peringatan kepada pihak yang berkepentingan.
Tujuh bangunan tersebut berada di Jalan Mangga, Kelurahan Batu Ampar, Kramat Jati. Camat Kramat Jati Kamal Alatas mengungkapkan, hasil penelusuran menunjukkan pembangunan bermula dari satu Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), yang kemudian digunakan sebagai dasar pembangunan enam unit lainnya. Pemprov DKI menyatakan persetujuan tersebut telah dicabut. Karena itu, pemerintah menyiapkan langkah penertiban sesuai prosedur dan ketentuan hukum.
Persoalan lain yang turut menjadi perhatian adalah aktivitas ratusan pedagang di sepanjang Jalan Raya Bogor. Sekitar 421 pedagang masih menggunakan bahu jalan, fasilitas umum, hingga pelataran ruko untuk menjalankan kegiatan perdagangan, terutama pada malam sampai dini hari. Kondisi tersebut dinilai perlu ditata agar tidak mengganggu fungsi jalan, ketertiban lingkungan, dan kenyamanan pengguna fasilitas publik.
Untuk menghindari beban tambahan bagi pedagang, Pramono memberikan kebijakan pembebasan iuran selama enam bulan bagi mereka yang mengikuti program relokasi. Insentif itu diharapkan menjadi kesempatan bagi para pedagang untuk menyesuaikan diri dengan lokasi usaha baru. Pemerintah juga diminta memastikan proses pemindahan berlangsung melalui komunikasi dan pendekatan persuasif, bukan semata-mata tindakan penertiban.
Selain penataan bangunan dan pasar, rapat tersebut membahas penanganan sedimentasi saluran air di bawah Tol Jagorawi Kilometer 3, pembangunan Puskesmas Pembantu (Pustu) Cawang, serta percepatan pengadaan tanah untuk normalisasi Kali Ciliwung di kawasan Cawang dan Cililitan. Pembahasan itu mencerminkan sejumlah pekerjaan infrastruktur dan pelayanan publik yang masih harus diselesaikan di wilayah Jakarta Timur.
Langkah Pemprov DKI tersebut akan diuji melalui pelaksanaannya di lapangan. Penertiban aset harus didukung kepastian status tanah, dokumen perizinan, serta prosedur yang terbuka bagi pihak terdampak untuk memberikan penjelasan. Begitu pula relokasi pedagang harus disertai kepastian tempat berjualan dan akses pembeli. Dengan demikian, penataan Kramat Jati tidak hanya menghasilkan kawasan yang lebih tertib, tetapi juga tetap melindungi kepentingan masyarakat dan keberlangsungan ekonomi kecil. ***
