foto ilustrasi.
JAKARTA | Atisinews.com — Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto melakukan mutasi dan rotasi terhadap 264 perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (Pamen) Polri pada November 2026. Kebijakan tersebut mencakup sejumlah jabatan strategis di tingkat Mabes Polri hingga kepolisian daerah, termasuk pergantian enam Wakapolda. Mutasi ini tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2467/XI/KEP./2026 tertanggal 2 November 2026.
Keterangan mengenai mutasi tersebut disampaikan Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir di Jakarta pada Selasa (3/11/2026). Dari total 264 personel, sebanyak 224 masuk kategori promosi dan pergeseran setara atau flat. Perubahan jabatan tersebut merupakan bagian dari penataan organisasi dan pembinaan karier personel Polri.
Enam jabatan Wakapolda yang berganti meliputi Sumatera Barat, Sulawesi Barat, Papua Barat, Nusa Tenggara Barat, Lampung, dan Gorontalo. Untuk Wakapolda Sumatera Barat, Kombes Pol. Dhani Kristianto menggantikan Brigjen Pol. Solihin. Wakapolda Sulawesi Barat dipercayakan kepada Brigjen Pol. Eko Suprihanto, menggantikan Brigjen Pol. Hari Santoso.
Di Papua Barat, Brigjen Pol. Yohanes Agus Rijanto menggantikan Brigjen Pol. Sulastiana. Sementara itu, Brigjen Pol. Harry Kurniawan ditunjuk sebagai Wakapolda Nusa Tenggara Barat menggantikan Hari Nugroho. Di Lampung, jabatan Wakapolda dipercayakan kepada Brigjen Pol. Singgamata untuk menggantikan Brigjen Pol. Sumarto.
Adapun jabatan Wakapolda Gorontalo dipercayakan kepada Brigjen Pol. Laode Aries El Fathar, menggantikan Brigjen Pol. Dedy Suhartono. Selain rotasi di tingkat Polda, mutasi juga menyentuh jabatan strategis Mabes Polri. Kombes Pol. Gatot Sujono ditunjuk sebagai Kepala Pusat Sejarah Polri, sedangkan Kombes Pol. Teguh Wibowo mengisi jabatan Kepala Pelayanan Markas Polri.
Kadiv Humas Polri menyatakan mutasi merupakan bagian dari dinamika organisasi untuk menjaga kesinambungan kepemimpinan dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas kepolisian. “Mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi serta pembinaan karier personel Polri,” kata Johnny Eddizon Isir. Meski demikian, efektivitas kebijakan tersebut pada akhirnya perlu dilihat dari pelaksanaan tugas, profesionalisme personel, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Pergantian pejabat ini menjadi momentum bagi jajaran Polri untuk memperkuat kinerja, menjaga akuntabilitas, dan meningkatkan kepercayaan publik. Masyarakat diharapkan dapat menilai hasil rotasi melalui kinerja nyata di lapangan, termasuk penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan. (*)
