JAKARTA | Atisinews.com — Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa penegakan hukum yang adil dan pelayanan humanis harus menjadi landasan utama pelaksanaan tugas kepolisian. Polri berkomitmen meningkatkan perlindungan masyarakat, menjaga stabilitas keamanan, serta memperbaiki kualitas pelayanan publik untuk mendukung pembangunan nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan tersebut disampaikan dalam forum Program Indonesia Punya Kamu (IPK) 2026 bertajuk Rapor untuk Rakyat: 2 Tahun Prabowo-Gibran di Auditorium Universitas Tarumanagara, Jakarta, Selasa (27/10/2026).
Kapolri menilai keamanan yang kondusif menjadi fondasi penting bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, Polri terus memperkuat pemberantasan kejahatan, meningkatkan perlindungan warga, serta membangun kemitraan dengan berbagai elemen masyarakat. Dukungan terhadap agenda Asta Cita pemerintah juga diarahkan agar kehadiran kepolisian memberikan manfaat nyata, bukan sekadar terlihat melalui kegiatan seremonial.
Dalam penegakan hukum, Polri memprioritaskan pemberantasan narkoba, judi daring, premanisme, pemerasan, dan tindak pidana lain yang merugikan masyarakat. Penanganan perkara diharapkan berjalan profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum. Keberhasilan tugas kepolisian tidak hanya ditentukan oleh banyaknya kasus yang diungkap, tetapi juga oleh kepastian hukum, perlindungan hak warga, dan perlakuan yang setara di hadapan hukum.
Perlindungan terhadap perempuan, anak, pekerja, serta korban tindak pidana perdagangan orang juga menjadi perhatian. Melalui Desk Ketenagakerjaan, Polri mendukung fasilitasi penyelesaian persoalan hubungan industrial dan perselisihan ketenagakerjaan. Langkah ini diharapkan membantu masyarakat memperoleh perlindungan serta mendorong penyelesaian masalah melalui mekanisme yang tepat dan sesuai peraturan.
Pendekatan humanis turut ditekankan dalam pengamanan unjuk rasa dan penanganan konflik sosial. Polri mendorong komunikasi yang dialogis agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasi secara aman dan tertib. Penguatan penggunaan body-worn camera atau kamera yang dikenakan personel juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas di lapangan.
Di luar tugas penegakan hukum, Polri ikut mendukung program sosial dan pembangunan melalui pelayanan pemenuhan gizi, pembangunan Jembatan Merah Putih, penanganan bencana, serta penguatan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi jagung. Pada saat yang sama, reformasi internal terus didorong melalui pengawasan, penerapan sistem merit dalam pembinaan karier, transformasi digital, dan peningkatan kualitas pelayanan. Pembenahan tersebut penting agar kewenangan kepolisian dijalankan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kapolri mengakui bahwa pelaksanaan tugas Polri masih memerlukan perbaikan. Oleh karena itu, masukan masyarakat perlu menjadi bagian dari evaluasi berkelanjutan. Kepercayaan publik harus dijawab dengan pelayanan yang mudah diakses, penanganan laporan yang profesional, serta penegakan hukum tanpa diskriminasi. Polri juga mengajak masyarakat menjaga keamanan lingkungan dan memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Sinergi antara kepolisian dan masyarakat diharapkan mampu menciptakan situasi yang aman sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045. (*)













