JAKARTA|ATISI NEWS – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuka kesempatan bagi lulusan perguruan tinggi untuk bergabung dalam Program Pengawal Energi 2026. Sebanyak 108 posisi disiapkan dengan honor mencapai Rp6,5 juta per bulan. Rekrutmen ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat pengawasan penyaluran bahan bakar minyak (BBM), khususnya BBM bersubsidi, agar lebih tertib dan tepat sasaran.
Program yang melibatkan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta Politeknik Energi dan Mineral (PEM) Akamigas tersebut ditujukan untuk mendukung pengawasan di 3.679 SPBU di berbagai wilayah Indonesia. Dari total kebutuhan itu, tersedia 100 posisi verifikator lapangan dan delapan posisi analis yang akan menjalankan tugas sesuai bidang masing-masing.
Program Pengawal Energi 2026 diluncurkan Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung pada Jumat malam, 23 Oktober 2026, di Hotel Westin Jakarta. Kehadiran petugas di lapangan diharapkan membantu meningkatkan ketepatan pendataan, memantau penyaluran BBM, serta mengidentifikasi potensi penyimpangan dalam distribusi energi bersubsidi.
Dalam skema yang diumumkan, verifikator lapangan memperoleh honor Rp6,5 juta per bulan, sedangkan analis menerima Rp5,7 juta per bulan. Peserta juga mendapatkan dukungan operasional, termasuk biaya mobilisasi, transportasi, akomodasi, komunikasi, perlindungan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, serta perlengkapan kerja dan sertifikat pelatihan sesuai ketentuan program.
Adapun persyaratan umum meliputi status Warga Negara Indonesia, pendidikan minimal S1 atau D4, IPK sekurang-kurangnya 2,75, serta kepemilikan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Pelamar harus bersedia ditempatkan di luar Pulau Jawa, mengikuti pembekalan dan sertifikasi, serta menyetujui ketentuan kontrak penugasan. Penempatan akan disesuaikan dengan kebutuhan program dan mempertimbangkan putra-putri daerah.
Pendaftaran dibuka pada 23 Oktober hingga 1 November 2026 secara daring melalui portal resmi “pengawalenergi.akamigas.ac.id”. Masa penugasan direncanakan berlangsung selama satu tahun, mulai Desember 2026 hingga Desember 2027, dengan skema Perjanjian Kerja Jasa Perorangan. Calon peserta perlu memeriksa kembali persyaratan, kelengkapan dokumen, dan tahapan seleksi sebelum mendaftar.
Program ini diharapkan membuka peluang kerja sekaligus memperkuat pengawasan distribusi energi nasional. Meski demikian, keberhasilannya akan ditentukan oleh kualitas verifikasi, transparansi pelaksanaan, serta tindak lanjut atas temuan petugas. Masyarakat dan calon pelamar dapat memantau informasi terbaru melalui “portal resmi rekrutmen dan situs Kementerian ESDM.***













