ACEH | ATISI NEWS — Aparat gabungan mengungkap laboratorium narkotika ilegal di Kabupaten Pidie, Aceh, yang diduga digunakan untuk memproduksi sabu dalam jumlah besar. Dalam pengungkapan yang diumumkan pada Jumat (23/10/2026), petugas menyita barang bukti dengan berat bruto sekitar 1,2 ton dan mengamankan 11 orang untuk menjalani pemeriksaan.
Penggerebekan berlangsung pada Rabu, 21 Oktober 2026, di dua rumah toko (ruko) di Gampong Dayah Tanoh, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie. Operasi tersebut melibatkan unsur Polri, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai setelah penyelidikan yang dilakukan selama beberapa bulan.
Dari lokasi, petugas menemukan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan proses produksi narkotika, termasuk 20 drum berisi metamfetamin cair, sekitar 500 kilogram sabu kristal, serta peralatan pengolahan. Aparat masih mendalami keseluruhan barang bukti untuk mengungkap kapasitas produksi dan jalur distribusi jaringan tersebut.
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menyampaikan bahwa pengungkapan ini menjadi bagian dari upaya memutus rantai peredaran narkotika. Aparat juga mendalami dugaan keterlibatan jaringan lintas negara yang disinyalir memiliki kemampuan teknis dalam memproduksi sabu. Pengungkapan tersebut dinilai penting untuk mencegah narkotika beredar lebih luas dan melindungi masyarakat, terutama generasi muda.
Sebanyak 11 orang diamankan dalam rangkaian penindakan tersebut. Mereka terdiri atas sembilan warga negara Indonesia dan dua warga negara Tiongkok. Penyidik perlu mengungkap peran setiap orang, asal bahan baku, aliran dana, serta pihak yang diduga mengendalikan kegiatan ilegal tersebut. Status dan tanggung jawab masing-masing harus ditentukan berdasarkan hasil penyidikan dan proses hukum.
Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah atau Dek Fadh, turut mendampingi Kapolri saat meninjau lokasi dan menyampaikan apresiasi atas pengungkapan laboratorium ilegal tersebut. Pemerintah daerah diharapkan terus memperkuat pencegahan melalui edukasi masyarakat, pengawasan lingkungan, dan koordinasi dengan aparat penegak hukum agar upaya pemberantasan narkotika tidak berhenti pada penindakan.
Di sisi lain, pengungkapan kasus ini perlu diikuti penyidikan yang transparan dan akuntabel. Jika ditemukan bukti yang mengarah pada keterlibatan pejabat atau pihak lain, aparat berwenang perlu menindaklanjutinya sesuai prosedur hukum. Namun, dugaan keterlibatan seseorang tidak boleh dianggap sebagai fakta sebelum didukung bukti yang sah. Penuntasan perkara secara profesional menjadi bagian penting dalam memastikan pemberantasan narkotika berjalan adil dan dapat dipertanggungjawabkan.(*)
