JAKARTA | ATISI NEWS — Sejumlah mahasiswa dan elemen masyarakat sipil menggelar aksi demonstrasi di kawasan Tugu Tani, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2026). Aksi tersebut bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Para demonstran menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah, terutama penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Aksi yang melibatkan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi itu menjadi sarana untuk menyampaikan evaluasi terhadap arah kebijakan nasional. Komite Selamatkan Daulat Rakyat (SADAR) menjadi salah satu wadah konsolidasi massa. Sejumlah unsur mahasiswa, termasuk BEM Universitas Indonesia dan mahasiswa Institut Pertanian Bogor, turut menyuarakan aspirasi mereka di lokasi.
Isu lingkungan menjadi perhatian utama dalam demonstrasi tersebut. Massa mendesak pemerintah menetapkan karhutla sebagai bencana nasional, memulihkan ekosistem yang rusak, serta menindak perusahaan yang terbukti bertanggung jawab atas kebakaran. Mereka menilai penanganan karhutla perlu mencakup perlindungan warga terdampak, pemulihan lingkungan, dan penegakan hukum yang transparan.
Selain persoalan lingkungan, mahasiswa membawa empat tuntutan lain. Mereka meminta pembenahan kebijakan ekonomi untuk mengurangi ketimpangan, perlindungan kebebasan sipil, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta penurunan biaya pendidikan. Kelima tuntutan tersebut menjadi dasar kritik massa terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah selama dua tahun terakhir.
Demonstrasi juga berdampak pada aktivitas lalu lintas di sekitar Tugu Tani dan sejumlah ruas jalan di Menteng. Kepadatan kendaraan dilaporkan terjadi ketika massa berkumpul dan menyampaikan orasi. Aparat melakukan pengamanan agar kegiatan penyampaian pendapat berlangsung tertib serta tidak mengganggu keamanan masyarakat secara luas.
Aksi tersebut memperlihatkan bahwa mahasiswa masih menggunakan ruang publik untuk menyampaikan kritik dan meminta pertanggungjawaban pemerintah. Namun, tuntutan demonstran perlu dibedakan dari keputusan resmi negara. Penetapan status bencana nasional, misalnya, memerlukan penilaian dan keputusan melalui mekanisme yang berlaku. Hingga berita ini disusun, tanggapan resmi pemerintah yang secara langsung menjawab seluruh tuntutan massa belum tercantum dalam sumber yang ditelaah.
Evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran pada akhirnya menjadi momentum untuk menguji sejauh mana kebijakan publik menjawab kebutuhan masyarakat. Pemerintah perlu memberikan penjelasan terbuka atas kritik yang disampaikan, sedangkan aspirasi mahasiswa perlu ditindaklanjuti melalui dialog, data yang dapat diverifikasi, dan langkah konkret. Perkembangan penanganan karhutla, kebijakan ekonomi, kebebasan sipil, pemberantasan korupsi, dan akses pendidikan akan menjadi bagian penting dalam menilai respons pemerintah terhadap tuntutan tersebut.***
