Home / ARMY - POLICE

Minggu, 18 Oktober 2026 - 06:54 WIB

Putusan MK Tegaskan Prajurit TNI Diadili di Peradilan Umum

JAKARTA|Atisinews.com — Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan pembaruan menyeluruh terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Melalui Putusan Nomor 260/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan pada Kamis (15/10/2026) di Gedung MK, Jakarta, mahkamah mengabulkan seluruh permohonan uji materi yang diajukan Lenny Damanik dan Eva Meliana Br. Pasaribu.

Putusan tersebut mempertegas pentingnya pemisahan kewenangan antara peradilan militer dan peradilan umum. Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum pada prinsipnya harus diproses melalui peradilan umum. Sementara itu, peradilan militer menangani perkara yang berkaitan dengan tindak pidana militer sesuai ketentuan hukum. Penegasan ini menjadi langkah penting untuk memperkuat kesetaraan warga negara di hadapan hukum.

Permohonan uji materi itu berangkat dari persoalan yang dialami keluarga korban. Lenny Damanik merupakan ibu dari MHS, seorang siswa berusia 15 tahun yang meninggal setelah mengalami penganiayaan oleh anggota TNI. Adapun Eva Meliana Br. Pasaribu merupakan anak dari wartawan Rico Sempurna Pasaribu, yang tewas dalam peristiwa pembakaran rumah di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Keduanya memperjuangkan kepastian hukum dan akses terhadap proses peradilan yang adil.

Baca Juga  Panglima TNI Pimpin Pemakaman Widodo AS, SBY hingga Kapolri Hadir

Dalam pertimbangannya, MK menilai UU Peradilan Militer perlu mengatur secara tegas pengertian tindak pidana militer dan tindak pidana umum, batas kewenangan masing-masing lingkungan peradilan, serta mekanisme penyelesaian apabila muncul perbedaan pendapat mengenai pengadilan yang berwenang. Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menjelaskan bahwa pembenahan tersebut diperlukan agar penyelenggaraan peradilan memiliki landasan konstitusional dan kepastian hukum yang lebih kuat.

Ketua MK Suhartoyo menyatakan dalam amar putusan bahwa pembentuk undang-undang memiliki waktu paling lama dua tahun sejak putusan diucapkan untuk melakukan perubahan. Apabila tenggat tersebut tidak dipenuhi, UU Nomor 31 Tahun 1997 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Ketentuan ini menjadi dorongan konstitusional bagi DPR dan pemerintah untuk menindaklanjuti reformasi regulasi tersebut.

Baca Juga  Imam Widodo, dari Gegana hingga Memimpin Korps Brimob

Putusan MK juga menjadi perhatian dalam upaya mencegah risiko impunitas, yaitu keadaan ketika pelaku pelanggaran hukum tidak dimintai pertanggungjawaban secara semestinya. Meski demikian, putusan pengujian undang-undang ini tidak otomatis menetapkan hasil akhir perkara pidana individual. Setiap kasus tetap harus ditangani berdasarkan fakta, alat bukti, dan prosedur hukum yang berlaku. Kepastian mengenai pelaksanaan putusan serta perubahan undang-undang akan menentukan dampaknya terhadap perlindungan hak korban.

Reformasi peradilan militer kini menjadi pekerjaan penting dalam memperkuat supremasi hukum dan kepercayaan masyarakat. Kejelasan yurisdiksi, independensi pengadilan, serta akses keadilan yang setara diharapkan memastikan bahwa status seseorang sebagai prajurit tidak menjadi alasan untuk menghindari pertanggungjawaban atas tindak pidana umum. DPR dan pemerintah dituntut menggunakan tenggat dua tahun tersebut untuk menghasilkan aturan yang tegas, transparan, dan sesuai dengan konstitusi.***

Share :

Baca Juga

ARMY - POLICE

Kapolri: Jangan Biarkan Narkoba dan Judol Hancurkan Brimob

ARMY - POLICE

Operasi Zebra Jaya 2026 Resmi Bergulir, 2.939 Personel Dikerahkan! 13 Pelanggaran Jadi Target

ARMY - POLICE

Permudah Warga, Satlantas Polresta Banyuwangi Hadirkan Layanan SIM Keliling di Kecamatan Gambiran

ARMY - POLICE

HUT ke-81 Brimob, Kapolda Jatim Dorong Kesiapan Hadapi Ancaman Bencana

ARMY - POLICE

Bareskrim Bentuk Timsus, Dugaan Makar Listyo Sigit Didalami

ARMY - POLICE

Kapolri Mutasi 25 Pati dan Pamen, Sejumlah Jabatan Strategis Bergeser

ARMY - POLICE

Kapolda Riau Turun ke Jalan, Bagikan 60 Helm SNI kepada Pengendara di Pekanbaru

ARMY - POLICE

Kapolres Jakbar Rangkul Ojol dari 8 Kecamatan, Perkuat Sinergi Jaga Jakarta