JAKARTA|Atisinews.com – Bursa calon Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) menjadi perhatian di tengah tantangan pertahanan maritim Indonesia yang semakin kompleks. Nama Laksamana Madya TNI Hersan turut diperbincangkan karena memiliki pengalaman di kapal perang, komando armada, hingga jabatan strategis di lingkungan pemerintahan. Namun, penentuan pemimpin TNI AL tetap menunggu mekanisme dan keputusan resmi negara.
Hersan merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut (AAL) angkatan 1994. Dalam perjalanan kariernya, ia pernah memimpin sejumlah kapal perang, di antaranya KRI Diponegoro-365 dan KRI Slamet Riyadi-352. Pengalaman operasional tersebut menjadi bagian dari rekam jejaknya dalam memahami tugas dan tantangan di lingkungan TNI Angkatan Laut.
Karier Hersan juga mencakup penugasan sebagai ajudan Presiden Joko Widodo pada 2014–2016 dan Sekretaris Militer Presiden pada 2022–2023. Ia kemudian menjabat Panglima Komando Armada III pada 2023–2025 sebelum dipercaya mengemban tugas sebagai Inspektur Jenderal TNI. Rangkaian penugasan itu memberinya pengalaman di bidang operasional, komando, koordinasi strategis, dan pengawasan internal.
Selain pengalaman jabatan, Hersan dikenal memiliki pendekatan yang ramah terhadap personel. Dalam organisasi militer, kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh ketegasan dalam mengambil keputusan, tetapi juga kemampuan membangun komunikasi, menjaga kepercayaan, dan memperkuat soliditas prajurit. Aspek tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam menilai kapasitas seorang calon pemimpin.
Pemerhati militer Dar Edi Yoga menilai, tantangan pemimpin TNI AL ke depan meliputi pengamanan kedaulatan laut, modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista), serta peningkatan interoperabilitas antarmatra. “Pengalaman Hersan di kapal perang, komando armada, dan penugasan strategis merupakan bagian dari rekam jejak yang relevan untuk dicermati dalam pembahasan calon pemimpin TNI AL,” kata Dar Edi Yoga, Selasa (13/10/2026).
Meski demikian, rekam jejak karier bukan satu-satunya faktor dalam menentukan Kasal. Kebutuhan organisasi, kapasitas kepemimpinan, kesiapan menghadapi perkembangan keamanan kawasan, serta arah kebijakan pertahanan nasional juga menjadi aspek penting. Penetapan pejabat tersebut harus mengikuti mekanisme resmi yang berlaku, sehingga pembicaraan mengenai nama Hersan tidak dapat dimaknai sebagai keputusan pengangkatan.
Pada akhirnya, siapa pun yang dipercaya memimpin TNI AL menghadapi tugas besar untuk memperkuat kesiapan armada, meningkatkan profesionalisme prajurit, dan menjaga kedaulatan perairan Indonesia. Rekam jejak Hersan menjadi bagian dari pembahasan mengenai calon pemimpin tersebut, sementara keputusan akhir tetap menjadi kewenangan negara.***
